Papua60detik - Akreditasi sekolah adalah hal yang selalu dikejar sekolah sebagai gambaran tingkat kinerjanya.

Sayangnya, untuk dapat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN), sekolah harus memasukkan data ke Dapodik.

Tapi Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Jeni Usmani menyebut, ada kepala sekolah memanipulasi data yang diinput ke Dapodik.

Hal itu membuatnya geram dan kecewa. Tapi ia tak menyebut kepala sekolah yang dimaksudnya

“Jadi sekolah-sekolah ini mereka punya kepala sekolah punya pemahaman yang salah. Mereka berpikir bahwa dia kejar akreditasi itu A sehingga mereka melaporkan data yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” kata Jeni.

Menurutnya, para kepala sekolah masih salah pengertian antara rombongan belajar (rombel) dan ruang kelas. Keduanya berbeda, tapi ada yang menggapnya sama.

“Jadi misalnya mereka kirim disitu rombongan belajar katakanlah 17, sementara ruang kelasnya 15 itu mereka bikin ruang kelas 17, berati dia tidak kekurangan gedung kelas,” jelasnya.

Kesalahan ini yang membuat sekolah di Mimika sulit mendapatkan bantuan bangunan dari pusat. Contohnya sekolah Inpres yang dari dulu sampai sekarang masih ada yang kekurangan sampai enam ruang kelas.

“Harusnya itu akreditasi dilakukan supaya dia kelengkapan apa yang tadinya dia tidak tahu bahwa itu merupakan persyaratan. Misalnya kurikulumnya itu dilengkapi. Tadi tidak perlu memanipulasi jumlah ruang belajar,” tuturnya.

Hal ini, kata Jeni akan ia benahi. Data yang dikirim ke Dapodik harus sesuai keadaan faktual di lapangan.  (Anti Patabang)