Papua60detik - Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Satuan Pelayanan Nabire Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Papua Tengah  kembali   menggagalkan upaya penyelundupan satu ekor hewan endemik Papua yang akan dilalulintaskan secara ilegal dari Jayapura, Sabtu 21 September 2024.

“Penyelundupan  satu ekor hewan endemik berupa kanguru tanah,  berhasil digagalkan karena tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan karantina dari  daerah asal dan juga tidak dilaporkan ke petugas karantina,” ujar Ferdi, Kepala Karantina Papua Tengah melalui keterangan tertulisnya Senin, (23/9/2024). 

Ferdi mengatakan, penggagalan pengiriman hewan endemik itu merupakan sinergi antara Karantina Satuan Pelayanan Nabire dengan Petugas Kapal Pelni KM Gunung Dempo.

Petugas Kapal Pelni KM Gunung Dempo menaruh kecurigaan terhadap tas plastik besar yang berada di anjungan kapal. Tiba di Pelabuhan Samabusa Nabire, Petugas Pelni berkoordinasi dengan Pejabat Karantina Satuan Pelayanan Nabire untuk melakukan pemeriksaan.

"Ternyata ditemukan satu ekor kanguru tanah yang termasuk dalam kategori satwa dilindungi," katanya. 

“Kami mengapresiasi Petugas Kapal Pelni KM. Gunung Dempo yang ikut bekerjasama dengan  Pejabat Karantina  dalam penggagalan penyelundupan hewan dilindungi,” lanjutnya. 

Hewan endemik diamankan oleh karantina untuk diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nabire selaku instansi yang membidangi fungsi konservasi, supaya dihabituasi dan dikembalikan ke habitat aslinya di alam liar.

Kata Ferdi, Barantin akan menindak tegas tanpa terkecuali yang melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya guna memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus sebagai tindakan nyata mengamankan aset dan kekayaan alam tanah Papua.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat agar saling menjaga dan melaporkan seluruh tindakan melawan hukum yang dapat merugikan bangsa, khususnya bagi kelangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati Tanah Papua,” pungkasnya. (Eka)