Papua60detik - Data yang belum sinkron di antara OPD menjadi kendala serius Pemkab Mimika dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Data valid dan sinkron diperlukan agar kebijakan, perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan lebih fokus dan terintegrasi.

Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia Bappeda Mimika, Regina Wenda menyebut tak hanya antara OPD yang datanya belum sinkron, tapi juga antara Pemkab, Pemrov dan pemerintah pusat.

Katanya, tidak satunya data ini tak hanya di Mimika, tapi juga terjadi di banyak daerah.

"Kita terus berusaha menyinkronkan data, tadi kita terus mencoba untuk berusaha memperbaiki sehingga bisa satu data yang menjadi acuan," ujarnya usai mengikuti kegiatan Fokus Grup Diskusi Intervensi Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mimika, Rabu (25/09/2024).

Data sementara yang jadi acuan Pemkab Mimika yaitu tahun 2023 kemiskinan ekstrem 7,49 persen dan angka kemiskinan 13,55 persen.

Bappeda gelar FGD Intervensi Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mimika 2024. Foto; Martha/ Papua60detik

Menurutnya, setiap OPD sudah mempunyai program penanggulangan kemiskinan. Tapi karena data yang tidak sinkron, program-program OPD belum menyentuh langsung masyarakat miskin. 

Regina mengatakan dengan FGD ini maka akan tersedia data, capaian indikator sasaran, kendala yang dihadapi OPD dalam menjalankan program sepanjang semester I, dan menyusun rencana tindak lanjut strategi penanggulangan kemiskinan tahun 2025. 

"Dengan diskusi ini kita berharap bisa memetakan, merumuskan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta mengakselerasi penurunan angka kemiskinan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD," tambahnya. 

Setelah FGD, setiap OPD diberi waktu tiga hari untuk mengumpulkan laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan kemudian dipelajari oleh Bappeda dan merangkumnya dalam bentuk laporan. (Martha)