Papua60detik - UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyaratkan partai politik peserta pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam pengajuan calon anggota legislatif. Ini memungkinkan perempuan berkesempatan untuk berkiprah di bidang politik semakin besar.

Tapi faktanya, dari hasil pemilu 2019 keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Mimika sebanyak tiga orang atau 9 persen dari total 35 anggota.

Melihat hal itu Pemkab Mimika melalui Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mengadakan workshop advokasi kebijakan dan pendampingan bagi perempuan asli Papua dalam bidang politik di Hotel Horison Ultima, Selasa (9/8/2022).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPR) Papua Mathea Mameyao yang hadir sebagai salah satu narasumber berharap, DP3AP2KB sudah harus membuat peta perempuan yang mempunyai potensi di Mimika.

DP3AP2KB bertugas memberikan pendidikan- pendidikan politik bagi perempuan sejak dini. Dengan begitu perempuan lebih matang dalam mempersiapkan diri bertarung dalam perebutan kursi legislatif.

"Jangan cepat putus asa, jangan banyak cemburu, jagan banyak bicara. Banyak bicara boleh tapi action juga banyak, atau sedikit bicara tapi banyak action dan harus banyak belajar," pesan Mathea. 

Berdasarkan pengalamannya, perempuan berkiprah di politik memang tak pernah mudah. Perempuan perlu menunjukkan kredibilitas dan potensi layak dipilih di parpol dan masyarakat. 

"Bagaimana perempuan jadi pengambil keputusan di dalam politik. Itu yang paling penting menurut saya," katanya. (Faris)