Papua60detik - Upaya atau rencana pemekaran Provinsi Papua menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Mahasiswa Mimika bahkan mengambil sikap tegas, tidak setuju dengan pemekaran Provinsi Papua Tengah.

Menanggapi persoalan ini, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jhon Wempi Watipo yang juga merupakan putra asli Papua ikut angkat bicara.

Ia mengatakan pemekaran Provinsi Papua harus dengan konsep holistik atau menyeluruh dan jangka panjang dengan pembentukan badan otoritas percepatan pembangunan Papua.

“Jadi saya dengan teman-teman tim buat konsep ini untuk dorong ke Pemerintah dalam hal ini pak Wapres sebagai ketua tim percepatan dengan Inpres Nomor 09 Tahun 2020,” kata JWW sapaan Wamen PUPR saat ditemui di Hotel Rimba Papua Timika, Jumat (12/2/2021).

Ia mengakui jika hal ini buka ranahnya, namun ia merasa memiliki hak untuk berbicara sebagai orang Papua dan untuk masa depan Papua.

JWW berharap hal ini harus menjadi catatan penting untuk masa depan Papua khususnya masalah perekonomiannya.

Perlu diketahui dari data BPS yang baru dirilis Papua menduduki urutan pertama dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia.

“Padahal orang bilang Papua itu kaya, tapi apanya yang kaya rakyat saja sudah miskin. Kan begitu, kemudian IPM, IPM kan kita juga paling terendah di Indonesia jadi saya berharap mari kita benahi dari sisi ini,” tuturnya.

Ia mengatakan memang dulu pemerintah sempat membentuk unit percepatan pembangunan Papua, namun semuanya ditangani kementerian/lembaga lain yang masing-masing memiliki egosentris sehingga tidak fokus.

“Tapi kalau badan ini termasuk mengawasi dana Otsus, tapi juga diberi alokasi anggaran tersendiri untuk menangani masalah Papua dan Papua Barat. Tapi kalau badan ini sudah ada ini jadi payung besarnya untuk masalah infrastruktur,” tutupnya. (Anti Patabang)