Papua60detik - Per Kamis (1/7/2021), 12 OPD belum juga memberikan data assessment kebutuhan honorer. Masa pengusulan akhirnya diperpanjang hingga tiga hari ke depan.

12 OPD yang belum mengusulkan nama sebagian besar adalah Pemerintah Distrik.

“Kemarin masih 15 OPD tapi sekarang tinggal 12 OPD. Kita berharap hari ini terakhir. Dan apabilah masih belum memberikan data, maka kita berikan kebijakan dua tiga hari ke depan untuk segera memasukkan data honorer,” kata Sekda Mimika, Michael Gomar saat ditemui di Jalan Budi Utomo, Kamis (1/7/2021).

Seharusnya OPD mengusulkan nama honorer sesuai kebutuhannya. Nama yang diusulkan pun adalah mereka yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan juga kinerja baik. Poinnya, perekrutan honorer untuk menunjang kinerja organisasi, baik di OPD dinas, badan, distrik maupun kelurahan.

Data honorer yang sudah diusulkan oleh beberapa OPD, saat ini masih sementara direkap di BKPSDM.

Adapun jumlah keseluruhan tenaga honorer yang selama ini terdaftar dalam database yakni 3.675 orang.

Namun jumlah ini kata Gomar tidak akan semuanya terakomodir. Karena tim Tim Penegakan dan Pengawasan Disiplin (TP2D), lanjut Gomar akan melakukan verifikasi kembali. Setelah itu, akan dilakukan validasi untuk menentukan jumlah honorer yang akan dipekerjakan sesuai dengan kebutuhan.

“3.675 itu tetap akan berkurang. Tapi tidak boleh ada penambahan nama baru, maupun tenaga baru. Karena database tenaga honorer itu sudah ada di kita sehingga tim akan melakukan verifikasi kembali terhadap usulan dari OPD-OPD tersebut,” jelasnya.

Sayangnya, dalam pengusulan data honorer, BKPSDM ungkap Gomar menemukan ada beberapa OPD yang justru mengusulkan nama baru.

“Sesuai dengan informasi yang disampaikan dari BKPSDM ternyata ada penambahan-penambahan nama baru dari OPD yang mengusulkan kembali dengan mencantumkan nama-nama pegawai honorer yang baru,” ungkapnya. 

Ia mengatakan, pada rapat validasi nanti, tim TP2D akan selektif. Tak boleh ada nama baru yang diloloskan. 

“Rapat validasi, kami berharap minggu depan sudah lakukan rapat koordinasi untuk validasi data honorer. Setelah rapat kami akan laporkan ke bapak bupati,” tutupnya. (Anti Patabang)