Papua60detik - Aliansi honorer Mimika mendatangi kantor DPRD Mimika meminta beberapa hal terkait perekrutan honorer formasi K2 yang telah dilakukan oleh BKPSDM Mimika 2022, Rabu (6/7/2022).

Mereka meminta anggota Komisi A untuk segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk melakukan verifikasi ulang proses perekrutan. 

Aliansi honorer Mimika menilai, proses perekrutan yang telah dilakukan BKPSDM telah melanggar hak asasi manusia. 

Mengingat, banyaknya honorer yang telah lama mengabdi, namun tidak terakomodir. Bahkan beberapa nama diduga diganti dengan nama-nama yang bukan honorer.

"Kami ini sudah lama mengabdi  di atas lima tahun sampai belasan tahun. Saat kami diminta pemberkasan, kamipun kumpulkan berkas yang lengkap, tapi kemudian nama kami diganti dengan nama orang lain yang belum lama mengabdi, bahkan tidak pernah ada di pemkab Mimika. Ini berarti mereka melanggar hak kami sebagai manusia. Kami mohon supaya DPR bentuk Pansus supaya peroslan ini diverifikasi ulang. Beberapa waktu lalu sudah ada pertemuan bersama komisi A dan berjanji untuk bentuk Pansus, tapi sampai saat ini belum dilakukan. Makanya hari ini kami kembali untuk pastikan itu," kata Koordinator aksi, Eduardus Howai.

Mereka mengaku, tidak akan menggangu semua yang telah lolos berkas dan masuk dalam daftar K2 berdasarkan aturan yang sebenarnya, khususnya anak asli Amungme, Kamoro serta OAP lainnya. 

Namun, yang diperjuangkan adalah terkait dugaan tindak pelanggaran HAM bagi semua honorer yang tidak terakomodir ataupun yang namanya telah diganti. 

"Kami harap DPRD Mimika bisa ikut mengawasi supaya  ke depannya dalam kuota perekrutan honorer formasi K2  harus ditambah dan  betul-betul mengakomodir seluruh honorer yang memang syaratnya terpenuhi tanpa adanya nepotisme," ujar honorer. 

Kedatangan aliansi honorer ini diterima Wakil Ketua II DPRD Mimika, Johanes Felix Helyanan dan beberapa anggota DPRD lainnya yaitu, Martinus Walilo, H. Iwan Anwar dan Leksi David Linturan. 

Johanes memastikan bahwa DPRD akan mengundang BKPSDM guna RDP dan memastikan mana honorer yang layak ataupun tidak layan untuk diakomodir dalam daftar formasi K2. 

"Saya sendiri sangat kenal siapa-siapa honorer yang lama mengabdi di Timika. Makanya saya heran kalau tidak terakomodir. Kenapa yang datang baru satu atau dua bulan saja langsung diangkat?," imbuhnya.

Senada dengannya, Leksi David Linturan mengatakan bahwa, sebelumnya Komisi A telah melakukan pertemuan bersama aliansi honorer dan pengaduan juga sudah disampaikan ke Ketua Komisi A. 

Adapun Pansus yang dimaksud belum bisa dilakukan, lantatan bertabrakan dengan pergantian-pergantian tempat atau komisi. 

"Aspirasi dari honorer masih tetap ada di Komisi A dan tetap akan ditindaklanjuti. Intinya kita tidak abaikan itu, tapi akan kita perhatikan," katanya. (Salmawati Bakri)