Papua60detik - Aliansi Pemuda Amungsa (APA) 2024 mendatangi kantor Bupati Mimika di Sentra Pemerintahan SP3, Senin (18/11/2024). 

Para pemuda itu meminta Pj Bupati Valentinus Sudarjanto Sumito menanggapi serius persoalan CPNS agar Amungme-Kamoro dan 5 kerabat lainnya dapat lolos 100 persen tanpa terkecuali. 

Mereka membawa spanduk poster berupa tuntutan seperti "Pj Bupati, Sekda, BKPSDM harus mengambil kebijakan". "Jangan rampas hak kami karena kami juga ingin mengabdi di atas tanah kami sendiri".

Selain itu mereka meminta dari kuota 847, 500 formasi jadi jatah Amungme dan Kamoro dan lebihnya untuk suku lima kerabat. 

Ketua APA Elios M Kemong menginginkan agar nilai SKD tidak menjadi ukuran kelulusan. 

"Kami harap nilai SKD tidak jadi ukuran, jadi memang kami harus diprioritaskan. Kami ini ada yang tahu sistem ada yang tidak, jadi nilai SKD baik rendah maupun tinggi harus 100 persen OAP," ujarnya. 

"Aspirasi harus didengar Mendagri, saya sebagai murni rakyat maka mendagri harus respon," tambah dia. 

Menjawab itu Pj Bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito menyayangkan kenapa hal ini baru dilakukan sekarang. 

"Saya sayangkan kenapa baru hari ini kalian bersuara begini, kenapa bukan di jaman 10 tahun lalu di zaman pak Omaleng di zaman pak Rettob. Kalau kalian menuntut sekarang itu aturan sudah ditetapkan," ujar Valentinus. 

Katanya, aturan yang ada sekarang untuk CPNS untuk mencegah jangan lagi ada yang bayar untuk masuk ASN. Aturan itu dibuat untuk mencegah kecurangan, maka tes CPNS dilakukan dengan komputer dan langsung dapat diketahui hasilnya. 

"Itu betul-betul dilihat siapa yang mampu untuk lolos ke dalam situ tanpa campur tangan siapapun. Silakan cek kalau ada satu orang yang lolos karena campur tangan Bupati, campur tangan siapapun potong tangan saya, ini jaminannya buat anda," tegas Pj Bupati. 

Sebagai Direktur Otonomi Khusus di Kemendagri, ia telah meletakkan porsi 80 persen untuk Orang Asli Papua. 

"Kenapa 10 tahun lalu anda tidak mengajak kepala daerah yang ada untuk pergi ke pusat sana untuk memengaruhi kebijakan di sana. Kalau sekarang kita lakukan ini proses sudah berjalan," pungkasnya. (Eka)