Papua60detik - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika menggelar pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga masyarakat desa/kelurahan serta lembaga adat desa, Selasa (02/07/2025).

Saat ini juga, Pemkab Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sedang menggodok pedoman teknis tata cara pemilihan perangkat pemerintahan di tingkat kelurahan dan kampung. 

Hal itu diungkapkan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Ananias Faot saat memberikan sambutan pada kegiatan tersebut, Rabu (02/07/2025). 

Ia menyebut selama ini, acuan dalam menjalankan pemerintahan kelembagaan kemasyarakatan di desa atau kampung belum jelas. Baik itu RT, Posyandu, PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat, dan yang lainnya belum jelas. Salah satu kesalahan yang masih saja terjadi adalah mengangkat ketua RT melalui keputusan kepala daerah.

"Lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan harus ada acuan yang mendasar. Sehingga pengangkatan RT/RW dan lainnya di tingkat desa ataupun di kelurahan harus berdasarkan SK Kepala Desa maupun Kelurahan bukan bupati," terangnya. 

Ia pun meminta peserta untuk memahami materi yang akan disampaikan narasumber dari Kemendagri terkait dasar hukum pembentukan posyandu, RT, RW, Karang Taruna, Posyandu di tingkat desa dan kelurahan, bahkan pengelolaan dana desa sehingga ke depan lebih jelas. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Abraham Kateyau menjelaskan, sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman terkait tanggung jawab setiap pengurus di kampung masing-masing. Adapun sosialisasi ini diikuti oleh 133 kampung, 19 kelurahan, 18 Distrik di Kabupaten Mimika. 

Ia berharap peserta yang berperan sebagai pengurus di kampung masing-masing mampu menjalankan fungsinya di masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 

"Kita berharap mereka bisa mengerti dan  ketika turun atau pulang ke kampung bisa dengan pengalaman yang ada jadi tahu urusan ini, urusan itu, dan bagaimana cara menyelesaikannya," pungkasnya. (Martha)