Papua60detik - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 masuki tahapan penginputan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Menurut Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Mimika Jenni O Usmani, RAPBD 2021 akan segera diajukan untuk dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika.

"Kalau Tuhan berkenan, kita dorong minggu ini. Nanti kemungkinan akan pra pembahasan dahulu, tetapi semua itu bergantung pada DPRD," katanya saat ditemui oleh wartawan di Kantor Bappeda Mimika, Senin (16/11/2020).

Ia mengatakan  pada 2021 belanja daerah hanya akan dilakukan untuk hal penting saja karena pandemi yang berdampak pendapatan daerah. Pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas

"Kita belum bisa bicara soal angka tetapi proyeksinya tidak jauh dari tahun lalu. Karena banyak pajak yang tidak tercapai, semua terjadi karena situasi juga," ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika Yohanna Paliling memproyeksi nilai APBD 2021 kemungkinan berada di bawah nilai APBD tahun ini.

"Kita buat langkah antisipasi, artinya begini, kalau nantinya (ekonomi) membaik kita akan ubah di perubahan, tetapi untuk saat ini kita antisipasi. Jangan sampai kita target tinggi lalu kita tidak bisa capai. Berhutang lagi jadinya di tahun depan. Selama ini kan yang terjadi gali lubang tutup lubang," jelasnya.

Selain itu, pada 2021 tidak akan ada kebijakan adendum. Untuk itu ia meminta kepada seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkoordinasi dengan konsultan proyek masing-masing.

"Tidak ada adendum, jadi proyek yang kemungkinan tidak bisa selesai Desember kita hentikan. Nanti kita bayar sejauh mana progres pekerjaannya, tahun depan kalau memang progres pekerjaan masih ada kita lanjutkan. Adendum itu yang buat kita hutang," tegasnya. (Fachruddin Aji)