Papua60detik - Bicara di depan massa unjuk rasa Aliansi Pemuda Amungsa (APA), Senin (18/11/2024), Pj Bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito terang-terangan mengungkap kondisi kepegawaian.

Ia dengan terbuka menyebut, kondisi kepegawaian di Pemkab Mimika paling buruk se-Indonesia.

"Sampai hari ini pegawai yang ada di Pemda Mimika baik PNS, honorer hingga tenaga kontrak itu jumlahnya ada 9.000 lebih. Itu adalah kondisi pegawai yang paling tidak sehat di republik ini," katanya. 

Ia mensinyalir, sebelum kepemimpinannya, berlangsung praktik culas dengan merekrut keluarga masuk jadi pegawai Pemkab Mimika.

"Memaksakan kontrak orang, memaksakan kontrak keluarganya, memberikan honor kepada keluarganya. Itu adalah hal yang paling tidak terpuji, sekarang menjadi beban daerah. Kami harus membayar gaji tunjangan itu sekitar Rp3 triliun setahun," paparnya. 

Jika APBD 2025 sebesar 6,3 triliun, maka skitar setengahnya habis hanya untuk membayar pegawai.

Ia mengaku sedang berusaha pelan-pelan memperbaiki dan menata pemerintahan berjalan aturan.

"Tolong bantu saya juga. Ada tenaga honor namanya terdaftar tetapi tidak bekerja di Mimika, dia malah bekerja di luar. Saya sedang mendata dan mengecek keseluruhan, ada pegawai tetapi tidak ada di tempat kerja," jelasnya. 

Ia menilai, butuh orang kreatif untuk membangun Mimika. Anggaran begitu besar, sayang tidak dikelola semestinya.

Ia bandingkan dengan Yogyakarta yang APBD-nya hanya Rp1,3 T setahun dapat berkembang.

"Mohon maaf kalau saya bandingkan dengan Jogja, karena saya juga mengurus Jogja sebagai daerah Istimewa, setahun kami cuma kasih RP1,3 T, tetapi perkembangan Jogja bisa dilihat kondisinya, kreativitas orang-orang di sana dan bahkan anak-anak Papua di sana ikut membangun Jogja," kata Valentinus.

Soal tuntutan APA terkait CPNS 100 persen untuk OAP, ia mengatakan hal itu tak memungkinkan. Secara aturan OAP telah diberikan kuota 80 persen. Sistem penerimaan CPNS pun sekarang sudah terbuka, meminimalisir praktik culas, seperti titipan oknum tertentu.

"Kita sekarang lagi fokus mau bangun BLK. Kalau semuanya mau jadi PNS, saya tidak tahu siapa yang mau dilayani nanti. Itu jalur yang paling aman buat Amungme Kamoro kayaknya, karena tanpa kerja pun terima gaji, apakah mau seperti itu? Kita mengkhianati diri sendiri, jadi kalau mau dipaksakan lulus 100 persen, itu aturannya sudah jelas," pungkasnya. Eka)