Papua60detik - Puluhan Pencaker mengatasnamakan Asosiasi Pencaker Lokal Carstensz Mimika (Apelcemi) aksi bisu di depan Hotel Horison Diana, bertepatan dengan berlangsungnya Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua, Selasa (12/05/2026). 

Forum tersebut mempertemukan kepala daerah se-Tanah Papua menyoroti penguatan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua, tata kelola dana Otsus, hingga sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah.

Anggota Apelcemi, Yuliana Rumbara, mengatakan aksi bisu mereka ditujukan  ke Gubernur Papua Tengah, MRP Papua Tengah, Bupati Mimika agar memberi perhatian kepada para pencaker di Kabupaten Mimika.

Yuliana menyoroti, masih banyaknya Orang Asli Papua (OAP) dan Labeti di Kabupaten Mimika sulit dalam mencari pekerjaan.

Katanya, Disnaker sudah kerap bikin pelatihan kerja. Namun faktanya, pelatihan itu seolah-olah hanya untuk dapat sertifikat, para peserta tidak diserap ke dunia kerja.

Yuliana mengatakan pemerintah hanya melihat Pencaker sebagai objek. Biasanya pelatihan menggunakan dana Otsus, tapi tidak ada solusi menyediakan lapangan pekerjaan. 

"Disnaker memang melakukan kegiatan-kegiatan training  dan bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga pelatihan kerja. Tetapi yang kami harapkan itu setelah training harus disediakan lapangan pekerjaan. Bukan hanya jadikan kami sebagai objek training tapi setelah itu kami dapat sertifikat tidak tahu kami ini mau cari kerja kemana," terangnya. 

Sertifikat yang didapatkan peserta seperti pelatihan operator alat berat tidak perusahaan tak pernah cukup untuk mendapatkan pekerjaan. Yuliana menyebut, hampir semua perusahaan di Mimika mensyaratkan dokumen tambahan yang biaya pengurusannya memberatkan para pencaker. 

"Saat kami saat melamar ke perusahaan itu banyak persyaratan yang begitu mencekik. Kami ini pencaker, kami mau dapat uang dari mana?" ujarnya.

"Hak-hak kami sebagai orang Papua yang lahir dan besar di Kabupaten Mimika ini, harusnya diakomodir oleh regulasi Otsus itu. Tapi pada kenyataannya kami di bawah tidak merasakan kehadiran regulasi Otsus yang tidak mengikat kami untuk bisa mendapatkan pekerjaan di atas tanah kami sendiri," tambahnya. 

Apelcemi meminta pemerintah membatasi perpindahan KTP dari luar daerah ke Kabupaten Mimika. Sebab menurutnya, selama ini kebanyakan orang dari luar Mimika yang dapat pekerjaan. 

"Orang dari luar datang ke Kabupaten Mimika, tidak tahu tentang Kota Timika, tapi langsung naik kerja. Sedangkan kami yang ada di Kota Timika, yang lahir, besar, dan hidup di tempat ini, tidak ada tempat dan tidak ada kesempatan bagi kami," katanya. (Martha)