Papua60detik - DPR Papua Tengah (DPRPT) bergerak cepat menyikapi aspirasi demonstran yang tergabung dalam IPMADO.

Usai menerima aspirasi Senin (11/5/2026). siang, Wakil Ketua IV DPRPT John NR Gobai langsung menemui Anggota DPR RI Dapil Papua Tengah, Soedeson Tandra, di Nabire, 

John Gobai didampingi Anggota DPRPT, Amirullah Hasyim, menyerahkan poin-poin aspirasi masyarakat terkait penanganan kasus yang terjadi di Kabupaten Dogiyai. Mengingat Soedeson Tandra merupakan anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum.

“Bersama Pak Amirullah Hasyim, kami melanjutkan aspirasi masyarakat Papua Tengah terkait kasus Dogiyai kepada Bapak Soedeson Tandra sebagai Anggota Komisi III DPR RI dari Dapil Papua Tengah,” ujar John Gobai usai pertemuan.

Ia menegaskan langkah ini diambil agar persoalan di Dogiyai mendapat perhatian serius melalui mekanisme legislatif di Jakarta. Salah satu poin krusial yang diusulkan adalah pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan.

“Kami meminta agar beliau mengusulkan RDP Komisi III DPR RI dengan DPR Papua Tengah dan DPR Kabupaten. Kami akan perjuangkan dan kami yakin beliau juga bisa perjuangkan adanya RDP tersebut dengan Komisi III DPR RI,” katanya.

John berharap pertemuan ini diharapkan menjadi jembatan agar stabilitas keamanan dan penegakan hukum di wilayah Dogiyai serta Papua Tengah secara umum dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) Kota Studi Nabire, bersama elemen masyarakat sipil, menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor DPR Papua Tengah, Senin (11/5/2026).

Dalam aksi tersebut, IPMADO menyampaikan 21 poin tuntutan kepada DPR Papua Tengah dan pemerintah pusat. Tuntutan utamanya adalah mendesak Komnas HAM mengusut tuntas kasus pembunuhan 5 warga sipil serta mengungkap pelaku pembunuhan Bripda Juventusk Edowai.

Mereka juga mendesak pembentukan panitia khusus (Pansus) DPRPT guna melakukan investigasi terbuka terhadap peristiwa tersebut 

Selain itu, demonstran mendesak pemerintah pusat menghentikan pendekatan militeristik di Papua dan memberi perlindungan terhadap masyarakat sipil di wilayah konflik. (Elia Douw)