Papua60detik - Sikap pemerintah melabeli teroris terhadap KKB di Papua menjadi sorotan pelbagai pihak.  Salah satunya Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM Sedunia), Theo Hesegem.

Ia menyayangkan sikap pemerintah yang memberi label "teroris".

Alih-alih menyelesaikan masalah, Bagi Theo, sikap pemerintah itu hanya akan mengundang masalah baru di Papua.

Ia memprediksi, akan terjadi eskalasi kekerasan hingga pengungsian warga sipil akibat pelabelan itu.

"Masyarakat sipil akan lebih banyak yang jadi korban. Seperti di Nduga, itu banyak sipil yang ditembak bukan OPM. Penegakan hukum tidak berjalan dan akan berdampak luas," kata Theo kepada Papua60detik melalui sambungan telepon, Jumat (30/4/2021).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo harus membuka diri dan mencari format-format baru menyelesaikan persoalan kekerasan yang terus terjadi saat ini di Tanah Papua.

"Saya pikir seharusnya ada kebijakan positif. Soal Papua merdeka itu soal kedua. Pemerintah harus ada kebijakan bahwa kekerasan dan pertumpahan darah yang terjadi di Papua itu harus diakhiri. Itu yang dipikirkan. Abaikan Papua merdeka atau NKRI harga mati," katanya.

Theo tetap mendorong jalur dialog sebagai jalan penyelesaian damai. Menurutnya perlu ada pihak ketiga yang jadi jembatan dialog atas persoalan di Papua.

Ibarat kata, Indonesia dan OPM sedang bermain, harus ada wasit yang menengahi. Siapa pihak ketiga atau wasit itu, ia kembalikan sepenuhnya kepada Presiden.

"Pertanyaannya, apakah pemerintah mau berdialog atau tidak? Jika tidak, kekerasan akan terus bertambah. Kita sebagai pemimpin harus berpikir bijak. Pemerintah harus Berdialog soal krisis kemanusiaan (di Papua) sehingga pertumpahan darah jangan ada lagi," kata Theo. (Salmawati Bakri)