Papua60detik - Dinas Sosial  Mimika perkuat kolaborasi lintas sektor untuk mengidentifikasi serta menangani anak-anak terlantar. 

Senin (22/06/2026), Dinas Sosial mengadakan pertemuan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, pemerintah distrik, lurah, serta kader anak yang selama ini berperan aktif menjangkau dan mendampingi anak-anak rentan.

Sekretaris Dinas Sosial Mimika, Emelia Samaran, menyebut dalam pertemuan tersebut terungkap ribuan anak Mimika dalam kondisi terlantar. Distrik Mimika Baru melaporkan jumlah anak terlantar di wilayah kerjanya mencapai lebih  7.000 anak. Jumlah itu berbeda jauh dari data yang tercatat di Dinsos yaitu 205 anak. 

Perbedaan angka tersebut akan ditelusuri melalui proses sinkronisasi dan verifikasi data bersama pihak terkait. Mimika sendiri belum punya data akurat dan lengkap jumlah anak terlantar di seluruh wilayah.

Emelia menegaskan pentingnya data yang sinkron agar program intervensi pemerintah tepat sasaran dan efektif.

"Tadi Distrik Miru sudah sampaikan mereka punya data juga, kita akan berkolaborasi bersama..Ketika anak-anak sebanyak ini, apa yang harus kami lakukan pembinaan, menangani anak-anak terlantar ini. Tentunya ini menjadi tugas kita sebagai pemerintah terhadap anak-anak karena jelas di undang-undang dikatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar adalah menjadi tanggung jawab negara," ujar Emelia saat diwawancarai.

Ia menjelaskan, anak terlantar umumnya dipengaruhi berbagai faktor, seperti kesulitan ekonomi, perceraian orang tua, hingga persoalan sosial lainnya. Dengan beragamnya faktor penyebab, maka pembinaan terhadap anak pasti berbeda.

Dinas Sosial berencana menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi kader anak sebagai bentuk legalitas agar mereka lebih mudah melakukan pendataan dan pendampingan di masyarakat. Keberadaan kader anak dinilai penting dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau anak-anak yang membutuhkan bantuan. 

"Ada sekitar 20 kader yang tersebar di beberapa distrik. ke depan mungkin kami akan buatkan SK, karena selama ini mereka mengambil data di lapangan tidak ada legalitas sehingga kadang ditolak oleh masyarakat dan tidak bisa menjangkau secara utuh informasi," terangnya. 

Ia menambahkan, ketika ada informasi terkait anak-anak terlantar, masyarakat bisa menginformasikannya ke Dinas Sosial ataupun ke bagian perlindungan anak, dengan tetap menjaga privasi si anak. 

"Ketika ada anak-anak yang terlantar, itu ada privasinya apalagi kasus-kasus yang sifatnya sosial seperti pencambulan dan sebagainya. Ini kami perlu jaga privasi, itu penting," pungkasnya. (Martha)