Papua60detik - Mimika banyak dikenal sebagai kabupaten kaya. APBD-nya bisa sampai 4 triliun.  Timika juga punya sebutan, 'Kota Dollar'.

Tapi bukan berarti, penduduk Mimika tak ada yang miskin. Data Dinas Sosial (Dinsos) Mimika, dari 311.584 jiwa, sekitar 22 persen di antaranya tercatat sebagai penerima manfaat atau dapat bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Penerima manfaat ini kata Kepala Dinsos Mimika, Petrus Yumte, dikategorikan oleh Kemensos sebagai orang miskin.

Data BPS lain lagi, tahun 2018 lalu angka kemiskinan sebesar 14,05 persen.

Tapi bagi Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, angka itu belum pasti, belum akurat.

"Angka BPS sebesar 14 atau 13 persen itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Kriteria yang ditetapkan itu juga kami belum tahu," kata John, Kamis (2/9/2021).

Pemkab Mimika memilih membentuk tim tim penanggulangan kemiskinan sendiri. Dasarnya di Permendagri nomor 53 tahun 2020. Pemkab masih koordinasi pembentukan timnya.

Sebelum tim ini menangani kemiskinan, tugas paling mula-mula adalah memastikan data orang miskin.

"Nah tim ini yang akan mencari angka kemiskinan itu berapa, kalau sudah dapat, seumpama 10 persen maka tahun depan harus turun," kata Wabup.

Menurutnya, kemiskinan merupakan masalah multi aspek. Perlu langkah-langkah penanganan dan pendekatan terpadu dan menyeluruh.

"Salah satu upaya mengatasi kemiskinan adalah dengan memberdayakan orang yang masuk dalam kategori tersebut untuk dapat mandiri baik dari segi ekonomi sosial budaya maupun politik," ujarnya.

Program kerja OPD nanti, katanya harus sesuai rekomendasi dari tim penanggulangan kemiskinan ini. Karena jika niat mengentaskan kemiskinan maka berkaitan dengan semua aspek.

Soal kapan tim ini mulai bekerja, John mengatakan rapat awal yang dilakukan baru sebatas koordinasi, SK timnya nanti.

"Kapan pastinya tim ini bisa berjalan, kita kan baru bentuk, dan proses setelah ada SK kita rapat pertama dulu, baru kita susun program kerjannya, target penurunan kemiskinan tiap tahun kita evaluasi, hingga masa akhir jabatan wakil bupati dan bupati," katanya. (Fachruddin Aji)