Papua60detik - Beredar surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) yang berisi penolakan permohonan Plt Bupati Mimika tentang pengembalian jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas ke jabatan semula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika

Surat tanggapan Mendagri nomor 100.2.2.6/5519/OTDA tanggal 23 juli 2024 itu merupakan tanggapan atas surat Plt Bupati Mimika nomor 821.3/0428/2024, pada tanggal 13 Juni 2024.

Surat itu ditandatangani Plh Dirjen Otda Kemendagri, Komjen Pol Tomsi Tohir ditujukan ke Pj Gubernur Papua Tengah di Nabire.

Surat tersebut menyebut, setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh Plt Bupati Mimika, permohonanan yang dimaksud belum dapat diproses lebih lanjut.

Kemendagri menyebut dua alasan. Pertama, belum mengusulkan permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas berserta lampiran yang dipersyaratkan melalui layanan aplikasi SI-OLA melalui website http:/ula.kemendagri.go.id.

Kedua belum melampirkan surat Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara sebagai syarat untuk dapat melakukan pengangkatan, pernindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian.

Kemendagri berharap Pj Gubernur Papua Tengah sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan perihal isi surat kepada Plt Bupati Mimika. (Faris)