Papua60detik - Setelah melakukan uji coba di sejumlah wilayah, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bakal melaunching program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025) besok.

Pada program ini, pemerintah menggelontorkan dana Rp71 triliun pada APBN 2025. Sebelumnya pemerintah mengalokasikan Rp15 ribu per anak. Prabowo kemudian mengumumkan, anggarannya dipangkas jadi Rp10 ribu per anak sekali makan.

Kata Prabowo, program MBG sejalan dengan agenda global yaitu memerangi kemiskinan dan kelaparan. Selain itu, program ini punya nilai strategis. Dengan memberdayakan UMKM lokal dan bahan lokal, Prabowo meyakini program MBG bakal meningkatkan perputaran uang di daerah-daerah.

"800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Kita akan balikkan, uang tersebar ke pusat, Jakarta kita balik, uang sekarang akan turun ke desa-desa ke daerah-daerah," kata Prabowo, Selasa, 10 Desember lalu.

Pada pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional sebagai leading sektor program ini menyiapkan tiga skema distribusi makanan ke sasaran. Pertama, membangun dapur pusat. Kedua, membangun dapur di sekolah  Ketiga, daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau akan dikirimkan makanan gunakan paket vacuum dengan menu makanan bervariasi.

Lalu skema mana yang cocok di Papua? Jamak diketahui, sebagian wilayah di Papua masih terpencil. Untuk mengaksesnya mesti menggunakan pesawat sampai helikopter. Belum lagi bicara anggaran. Rp10 ribu yang dialokasikan pemerintah punya nilai lebih kecil di Papua kerena disparitas harga barang. 

Dalam sebuah wawancara, Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito mengaku siap menjalankan program MBG.  Menurutnya, program makan gratis bukan hal baru, Kabupaten Mimika telah melaksanakannya di beberapa tempat, misalnya di Sentra Pendidikan. 

"Coba main-main ke Sentra Pendidikan sana, anak-anak itu makan tiap hari dan itu makan bergizi. Kalau di tempat lain mungkin cuma makan sehari satu kali, di Sentra Pendidikan tiga kali makan,” kata Valentinus, 28 November lalu.

Ia menyebut program MBG telah dianggarkan di APBD 2025 untuk seluruh sekolah.di Mimika. Pemkab tinggal mengaturnya agar tak tumpang tindih dengan anggaran pemerintah pusat.

Soal OPD atau instansi tertentu yang jadi penanggung jawab program MBG di daerah, katanya masih menunggu petunjuk teknis pemerintah pusat.

"Apakah kita harus membentuk OPD baru lagi terkait yang menangani itu atau bagaimana. Tetapi kan belum ada (Juknis). Kalau diperintahkan makanan gratis, kita sebelum diperintahkan juga sudah ada makanan gratis di Mimika," katanya ketika itu. (Burhan)