Bupati Kukuhkan Pengurus TP-PKK dan Dekranasda Mimika 2025–2030
Rabu, 23 April 2025 - 16:26 WIT - Papua60Detik

Papua60detik — Bupati Mimika, Johannes Rettob mengukuhkan struktur kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) periode 2025–2030, Rabu (23/4/2025).
Sebanyak 50 pengurus TP-PKK dan 50 anggota Dekranasda resmi dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 139 Tahun 2025 dan Nomor 140 Tahun 2025.
Pelantikan ditandai dengan pemasangan pin, penandatanganan berita acara, serta pengambilan sumpah jabatan.
Susana Susi Herawati Rettob, istri Bupati Mimika, dikukuhkan sebagai Ketua TP-PKK. Posisi Wakil Ketua diemban oleh Perina Kula Kemong, istri Wakil Bupati.
John Rettob menyoroti pentingnya peran aktif TP-PKK dalam mendukung keberhasilan program-program prioritas daerah, mulai dari pendidikan hingga kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.
“TP-PKK harus aktif turun ke kampung-kampung, bekerja sama dengan posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak guna menekan angka stunting. Pemda tidak bisa bekerja sendiri,” ujarnya.
Bupati menekankan pentingnya sinergi Dekranasda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengembangkan dan melestarikan budaya lokal. Ia mencontohkan perlunya perlindungan terhadap karya seni khas Mimika, seperti patung Mitoro.
“Dekranasda harus berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan kekayaan budaya kita dilindungi dan dikembangkan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua TP-PKK yang baru dilantik, Susana Rettob, menegaskan kesiapannya memperkuat peran PKK sebagai motor penggerak pemberdayaan keluarga dan masyarakat akar rumput.
“Kami akan intensif turun ke kampung, tidak hanya memberikan pelatihan teori tetapi juga pendampingan praktis. Tujuannya, menciptakan kader PKK yang mandiri dan berdampak bagi lingkungan sekitar,” katanya.
Katanya, seluruh program kerja TP-PKK ke depan akan disinergikan dengan visi misi Pemkab Mimika, yaitu ‘Membangun dari Kampung ke Kota’. Fokus utama diarahkan pada penguatan kearifan lokal, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta kolaborasi yang erat dengan berbagai instansi teknis.
Bupati memberikan arahan kepada seluruh pengurus agar membangun relasi yang harmonis dengan masyarakat dan lembaga pemerintah.
“Kesehatan dan pendidikan adalah program urgen. Saya yakin ibu-ibu PKK dan Dekranasda bisa menjalankan tugas ini dengan integritas tinggi,” tutupnya. (Faris)