Papua60detik - Di depan para pegawai, Bupati Mimika, Johannes Rettob mengungkap beban kepala daerah yang harus menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) di satu sisi, sementara di sisi lain juga wajib merealisasikan visi-misinya.

Katanya, setiap kepala daerah kini dituntut melaporkan perkembangan 12 PSN di daerah ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepala daerah yang tidak mampu menjalankan 12 PSN itu bakal dapat konsekuensi. 

"Kalau tidak, kepala daerahnya masuk sekolah, ditarik kembali, diberhentikan sementara. Tugas ini berat. Kita bupati dan wakil bupati punya RPJMD, punya visi misi, janji politik yang kita harus lakukan, tapi uang tidak ada," ujarnya saat memimpin apel pegawai, Senin (10/08/2026). 

Tahun ini APBD Mimika memang mencapai sekitar Rp5,6 triliun, namun menurutnya, kemampuan fiskal daerah tertekan karena efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, termasuk penurunan DBH. 

Katanya, besarnya APBD Mimika bukan jaminan. Kemampuan anggaran daerah tetap bergantung pada realisasi pendapatan. Semua pekerjaan terlaksana tanpa realisasi pendapatan, menurutnya, justru berpotensi menimbulkan utang. 

"Bapak Ibu sekalian, saya stres berpikir ini. Untuk itu saya sampaikan kepada kepala OPD dan juga teman-teman semua, apabila ada pekerjaan, kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan atau misal tidak terlalu prioritas, maka anggarannya kita pakai untuk kegiatan lain yang lebih maksimal," katanya. 

Saat ini Indonesia terdampak situasi geoplotik dunia. John Rettob mengatakan, situasi tersebut berdampak pada naiknya harga barang, termasuk BBM dan itu terjadi di tengah pemotongan anggaran ke daerah karena efisiensi. Hal ini dirasakan hampir seluruh kepala daerah di Indonesia. 

Pemerintah daerah saat ini, katanya, fokus mencari solusi dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kemampuan fiskal yang terbatas. 

"Semua bupati itu dimakai-maki. Orang tidak tahu situasi Indonesia saat ini. Bapak/Ibu kalau baca di media, di televisi, kita semua setengah mati. Saya stress bukan karena orang bicara-bicara saya di media. Kita stres karena kita harus cari uang lagi," ucapnya. 

Dalam RAPBD Perubahan yang tak lama lagi akan dibahas bersama DPRK Mimika, Bupati minta OPD realistis menyusun anggaran yang berdampak bagi masyarakat.

"Kita ajukan program yang betul-betul kita dapat lakukan. Jangan sampai kita membuat program-program yang menghabiskan anggaran, tetapi tidak bermanfaat apa-apa bagi masyarakat," pungkasnya. (Martha)