Dinsos Mimika Gandeng Akademisi Susun Indikator Kemiskinan
Papua60detik - Dinas Sosial Mimika gandeng Pusat Kajian Kemiskinan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung menyusun Perbub tentang indikator kemiskinan tahun 2025.
Uji publik ini diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, akademisi, dan perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jumat (07/11/2025).
Masalah kemiskinan masih menjadi persoalan yang terus-menerus dihadapi oleh masyarakat Mimika. Padahal, Pemerintah Indonesia menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0,0 persen pada tahun 2026.
Oleh karena itu, penyusunan indikator kemiskinan yang tepat, memetakan penduduk miskin secara akurat, tentu akan menghasilkan kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran.
Tim Penyusun Draft Perbub dari Pusat Kajian Kemiskinan Politekesos Bandung, Ellya Susilowati mengatakan draft Perbub yang dihasilkan nantinya berdasarkan survei, kajian akademik, landasan filosofi, landasan sosiologi, dan pendekatan empiris. Sehingga Pemerintah Daerah dalam melakukan intervensi kemiskinan ada indikator yang dipakai sebagai standar apakah seseorang dikatakan miskin, sangat miskin atau rentasn miskin.
Menurutnya dengan adanya indikator itu, pemerintah daerah Kabupaten Mimika bisa membuat program-program percepatan penanganan kemiskinan dengan tepat sasaran.
"Kita harapkan draft ini bisa mengukur kategori kemiskinan sehingga apa yang akan dilakukan untuk penanganan kemiskinan terkait bantuan, pemberdayaan bisa tepat sasaran," ujarnya.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Lukas Hindom mengatakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya berbicara tentang bantuan sosial tetapi juga tentang bagaimana membangun sistem yang mampu memutus rantai kemiskinan melalui kebijakan berbasis data yang akurat dan terpadu.
"Tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan, tidaklah sederhana. Selain data, ada banyak faktor penyebab yang saling terkait mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga akses terhadap layanan dasar dan lapangan kerja," pungkasnya.
Ia berharap melalui kegiatan uji publik draft Bupati Mimika menjadi langkah strategis dalam upaya memperkuat basis data kemiskinan. (Martha)