Papua60detik - Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo (HMKY) meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pemekaran atau  pembentukan Daerah Otonomi (DOB) Benawa.

Jubir HMKY se-Indonesia Narenus Wisabala mengatakan, di satu sisi, pemekaran sering dianggap sebagai solusi mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Tapi di sisi lain, muncul pertanyaan kritis mengenai kesiapan daerah serta kepentingan di balik pemekaran..

"Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan, peluang dan potensi dampak tersebut, pembentukan CDOB Benawa harus melalui kajian mendalam dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat," Narenus dalam pembacaan jumpa pers Rabu sore (11/3/2026). 

Menurutnya, berbagai syarat administratif maupun kesiapan daerah belum terpenuhi. Dalam kerangka kebijakan publik, pembentukan sebuah daerah otonomi baru seharusnya didasarkan pada kesiapan kelembagaan pemerintahan, sumber daya manusia, kondisi demografi, serta dukungan administratif yang jelas dan terukur.

"Salah satu indikator penting dalam pembentukan daerah baru adalah ketersediaan struktur pemerintahan yang memadai, seperti jumlah distrik yang cukup serta perangkat birokrasi yang siap menjalankan fungsi pemerintahan. Namun dalam realitasnya, wilayah yang diusulkan saat ini bahkan hanya memiliki distrik yang sangat terbatas, bahkan hanya satu distrik yang dijadikan rujukan administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan struktur pemerintahan masih jauh dari ideal untuk membentuk sebuah daerah otonomi baru yang mandiri," tegas Narenus. 

Selain persoalan administratif, HMKY juga menilai rencana pembentukan DOB Benawa berpotensi menjadi ancaman terhadap keberlangsungan masyarakat adat yang telah lama hidup dan menjaga wilayah tersebut secara turun-temurun. Menurutnya, Kehadiran daerah baru tanpa perencanaan yang matang dapat membuka ruang konflik kepentingan, perebutan sumber daya alam, serta melemahnya nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat adat.

Menurutnya, aspek ekologis juga harus menjadi perhatian serius. Wilayah Benawa memiliki keseimbangan lingkungan yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat lokal. Jika pembentukan DOB lebih didorong oleh kepentingan politik dan administratif  tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis yang berdampak jangka panjang bagi masyarakat. 

'Berdasarkan pertimbangan tersebut, HMKY menilai hingga saat ini belum terdapat keuntungan signifikan yang dapat dijadikan dasar kuat untuk mempercepat pembentukan DOB Benawa. Sebaliknya, berbagai persoalan mendasar seperti keterbatasan administratif, minimnya kesiapan sumber daya manusia, jumlah penduduk yang relatif sedikit, serta potensi ancaman terhadap masyarakat adat dan lingkungan justru menjadi indikasi bahwa rencana ini perlu ditinjau kembali secara serius,.

Katanya, pembangunan daerah seharusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan semata-mata pada kepentingan politik jangka pendek. Kami mendorong agar pemerintah dan seluruh pihak terkait lebih mengutamakan penguatan kapasitas daerah yang ada saat ini, serta melibatkan masyarakat secara luas dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang menyangkut masa depan wilayah dan generasi mendatang.

"Kami menegaskan bahwa pembentukan DOB Benawa tidak boleh dipaksakan sebelum seluruh syarat administratif, sosial, dan ekologis benar-benar terpenuhi," katanya.

Kondisi SDM di Kabupaten Yalimo menurutnya masih sangat terbatas terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kapasitas aparatur pemerintahan. Hal ini menjadi tantangan serius apabila wilayah baru dipaksakan untuk membentuk pemerintahan sendiri tanpa kesiapan SDM yang memadai.

"Mahasiswa asal Kabupaten Yalimo yang berada di berbagai daerah di Indonesia menuntut pemerintah daerah, khususnya Bupati, DPRD, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah memberikan persetujuan terhadap rencana DOB Benawa, untuk menjelaskan secara terbuka dan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut kepada masyarakat," tegasnya. (Elia Douw)