Papua60detik - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) diseminasi audit kasus stunting semester I, Jumat (11/08/2023) .

Kepala DP3AP2KB Hermalina W Imbiri menyampaikan, intervensi penurunan stunting terintegrasi dilaksanakan dengan delapan aksi yakni analisis situasi program penurunan stunting, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan bupati tentang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi data stunting dan Revisi kinerja tahunan. 

Kabupaten Mimika telah melaksanakan aksi yang pertama dan kedua pada tanggal 30 dan 31 Mei 2023. Direncanakan pada tanggal 27 dan 28 Agustus akan melaksanakan aksi ke tiga dan keempat yang rencananya akan didampingi oleh Kementerian Dalam Negeri. 

Sasaran audit adalah calon pengantin atau calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu nifas, baduta dan balita. 

Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan, Septinus Timang, menyampaikan bahwa permasalahan stunting merupakan prioritas nasional,

Survei status gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan mencatat, prevalensi balita stunting di Provinsi papua mencapai 34,6 persen pada 2022, tertinggi ketiga pada skala nasional. 

"Di Kabupaten Mimika pada tahun yang sama berada di angka 33 persen, terbanyak ke 17 dari 29 Kabupaten. Hal ini menunjukan masih banyak PR yang harus kita kerjakan untuk menuntaskan masalah stunting,” ungkapnya. 

Pencegahan stunting menyasar berbagai penyebab langsung dan tidak langsung yang memerlukan kerja sama dan koordinasi lintas sektor di seluruh tingkatan pemerintah, swasta dan dunia usaha serta masyarakat.

"Harapannya, bersama sama kita dapat melaksanakan strategi nasional penanganan stunting yang telah dicanangkan sehingga target penurunan stunting dapat tercapai," tutupnya. (Faris)