Papua60detik - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Mimika gandeng Wahana Visi  Indonesia sebagai upaya percepatan penurunan stunting, Kamis (19/02/2026). 

Kepala DP3AP2KB Mimika, Johana Arwam, mengatakan kolaborasi dengan Wahana Visi Indonesia penting untuk memastikan seluruh anak yang terdampak stunting terdata dan tertangani secara menyeluruh. 

Menurutnya, sudah banyak program tentang penanganan stunting. Namun, hingga saat ini masalah data masih jadi persoalan. Beberapa instansi di pemerintahan masih memiliki data yang berbeda. 

Sebelumnya, Dinas Kesehatan mengklaim angka stunting di Mimika relatif stabil di angka 9 sampai 11 persen, masih di bawah angka nasional sebesar 14 persen. Meskipun demikian, stunting butuh penanganan serius. Setiap tahunnya, Dinkes menimbang 25 ribu balita sebagai upaya pemantauan.

"Mungkin datanya kita yang harus bekerja sama supaya satu data. Jangan kita punya data beda dengan yang di Dinas Kesehatan. Harapan kami ke depan itu satu data yang kita pakai. Jadi untuk kabupaten Mimika itu datanya tidak beda-beda," ujar Johana saat diwawancarai. 

Meskipun tidak disebutkan data terbaru stunting di Mimika, Johana mengaku ada penurunan. Namun, ia meyakini juga masih ada daerah-darah yang belum terdata terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, ia berharap dengan bermitra bersama Wahana Visi Indonesia, program pendataan dan satu data bisa tercapai. 

Sementara itu, Manajer Unit Perlindungan dan Partisipasi Anak Wahana Visi Indonesia, Satrio Rahargo, menegaskan kemitraan ini tidak hanya berfokus pada penguatan sistem formal pemerintahan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat mulai dari tingkat desa. 

Ia juga menekankan bahwa isu stunting tidak semata-mata soal gizi, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan dan akses terhadap layanan kesehatan. Anak yang mengalami kekerasan dan tidak memperoleh akses kesehatan yang layak berisiko mengalami gangguan pertumbuhan.

Pihaknya juga mendorong alur pelaporan yang jelas hingga ke tingkat pemerintahan desa, sehingga mempermudah pelaporan hingga ke kabupaten. Ia yakin DP3AP2KB memiliki komitmen sama dalam upaya perlindungan anak dan penanganan stunting.

"Kita dorong juga di tingkat pemerintahan desa sehingga punya alur yang jelas untuk kemudian melaporkan ke tingkat kabupaten," pungkasnya. (Martha)