Papua60detik - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) berencana melakukan peluncuran program KTP-el digital pada April 2022 mendatang.

Terkait kebijakan ini, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Amirullah, mengatakan Dukcapil Mimika akan tetap mengikuti kebijakan dari pusat.

"Kalau kita di Mimika yah ikut apa perkembangan dari pusat, jika memang sudah ada perkembangannya, apalagi saat ini kita sudah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat," katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/1/2022).

Amir menjelaskan bukan tidak mungkin Mimika juga akan menerapkan kebijakan tersebut mengingat kemudahan mengolah data melalui SIAK.

"Masalah data itu lebih simpel kita olah karena langsung terkoneksi ke Pusat," ungkapnya.

KTP-el digital akan diperuntukan bagi masyarakat yang menggunakan ponsel pintar (smartphone) yang terkoneksi dengan internet. 

"Kalau yang belum punya ponsel atau masih daerahnya belum ada koneksi internet maka kami akan cetak secara manual, jadi ada dua sistem yang akan digunakan," jelasnya.

Keuntungan digital KTP-el adalah masyarakat tidak perlu lagi membawa KTP fisik, karena KTP-el akan berbentuk barcode.

"Keuntungan lainnya adalah dari segi biaya atau operasional karena untuk pencetakan KTP itu tinggi, sekali cetak untuk 500 keping KTP itu sampai 5 juta, belum alatnya, yang harganya sekitar 60 an juta, nah kalau dengan digital ini kan bisa memotong biaya tersebut," paparnya.

Sementara itu dikutip dari laman resmi Ditjen Dukcapi atau dukcapil.kemendagri.go.id dalam keterangan tertulis yang diterbitkan pada (21/1/2022) lalu Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan tengah menggelar pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pegawainya, seiring pengembangan sistem informasi data kependudukan dari KTP el menuju KTP-el digital atau identitas digital. 

Identitas digital tersebut akan di-launching antara April atau Mei 2022 mendatang. 

“Jadi semua operator di kabupaten/kota kita latih sehingga saat launching nanti di bulan April atau Mei itu pegawai kita sudah siap melayani. Artinya, tahun 2022 bulan April atau Mei kita mulai masuk ke KTP-el digital,” ujar Zudan pada acara Podcast Bikin Bangga Indonesia bertajuk “Semangat Satu Data” di kantor BPSDM Kemendagri, Jakarta Selatan, Kamis (20/1/2022).

Meski belum dilaunching resmi, Zudan mengatakan identitas digital tersebut juga tengah diujicobakan di kalangan internal.

“Kita sudah uji coba menerapkan internal di 58 kabupaten/kota, uji coba internal itu dengan pegawai Dukcapil, beberapa kepala Dinas sudah punya identitas digital sambil sistemnya kita rapikan,” katanya. 

Menurut Zudan, jika identitas digital tersebut sudah resmi diterapkan, maka masyarakat akan sangat mudah melakukan perubahan dari KTP el ke KTP-el digital. 

Bagi masyarakat yang sudah membuat identitas digital, maka mereka tidak perlu lagi memegang KTP-el secara fisik, karena KTP el digital tersimpan di dalam ponsel.

“Seperti kalau kita membuka rekening Bank, rekening kita kan ada di HP sekarang transaski di HP, beli apa-apa di HP, transfer uang di HP. Kalau dulu harus datang ke konter. Nah itulah yang kita pindahkan dari KTP manual menuju KTP digital, seperti buku rekening bank yang kita pegang, bukunya dipindah ke HP. Jadi kita sedang bertranformasi ke situ,” katanya. 

Kendati bakal diterapkan identitas digital, lanjut Zudan, Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia masih tetap memberikan pelayanan percetakan KTP-el. Sebab, identitas digital tersebut hanya bisa diterapkan kepada mareka yang bisa mengoperasikan ponsel pintar khususnya kalangan milenial.

“Penduduk milenial kita yang umurnya 17-35 tahun hampir semuanya bisa (mengoperasikan ponsel pintar), nanti yang umur dari 45-55 kita ajari, Nah, yang kakek-nenek kita belum bisa, enggak apa-apa, tapi tetap kita layani cetak fisik data,” tandasnya. 

Roadmap penerapan identitas digital di seluruh daerah Indonesia bervariasi. Di pulau Jawa dan Bali, misalnya, Zudan menyebut 50 persen penduduk yang targetkan sudah memiliki KTP-el digital. Sementara target di NTB 40 persen, Sumatera dan Sulawesi 30 persen, Kalimantan 20 persen, dan Maluku Utara, NTT, Papua dan Papua Barat sebanyak 10 persen. (Fachruddin Aji)