Papua60detik - Fraksi Nasdem DPRD Mimika menggelar konferensi pers, Senin (20/3/2023) menyoroti jalannya pemerintahan Kabupaten Mimika usai dua pimpinan daerah menjalani proses hukum di KPK dan Kejaksaan Tinggi Papua.

Ketua Fraksi Nasdem, Anthon Palli meminta pegawai Pemkab Mimika bekerja seperti biasa, tidak terpengaruh apalagi terprovokasi kasus hukum yang menimpa Bupati dan Wakil Bupati.

“Biarlah kasus hukum ini berjalan sesuai aturan. Saya mengimbau kepada masyarakat Mimika, mari kita berdoa agar pembangunan bisa berjalan dan dinikmati oleh masyarakat,” ucapnya.

Menyikapi dinamika saat ini, Sekretaris Fraksi nasdem Herman Gafur mengajak masyarakat  tidak terjebak pada propaganda masing-masing pendukung kelompok.

“Berharap proses hukum bisa berjalan sesuai asas keadilan. Kami berharap, DPA dibagikan agar pemerintahan ini bisa terus berjalan, agar semua proses terkait hukum tidak menggangu pemerintahan,”katanya.

Ia meminta Pj Gubernur Papua tengah  segera mengambil langkah dalam mengawal pemerintahan di Mimika agar tetap berjalan normal dan akuntabel.

“Kita tunggu kepastian hukum, kami percaya apapun bentuknya. Jika kedua pemimpin kita tidak bersalah, pasti kita tahu endingnya, begitu juga jika bersalah, kita pun tahu endingnya seperti apa. Intinya  jangan ada orientasi yang membuat terpecah belah,”ucapnya.

Aser Gobai, menambahkan bahwa,  Fraksi Nasdem ingin ada perubahan. Ia minta tak ada yang memanfaatkan situasi saat ini. Jalannya pemerintahan dan pembangunan, katanya, tak boleh terganggu hanya karena kasus hukum Bupati dan Plt Bupati.

"Biarlah mereka berdua (Bupati dan Wakil Bupati) tenang. Mari kita dukung dengan doa,” katanya. (Faris)