Papua60detik - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Mimika menyoroti minimnya realisasi anggaran penanganan dampak ekonomi covid-19 di Kabupaten Mimika yang hanya Rp13.680.238.230.

Mereka menilai pemerintah kurang serius dalam upaya pemulihan ekonomi daerah. Pemerintah katanya, tal punya memili grand desain kebijakan menjaga keseimbangan aspek kesehatan dan ekonomi di masa pandemi covid-19.

“Kami mendesak dengan tegas kepada Pemda untuk selain fokus pada upaya penanganan kesehatan, juga wajib memprioritaskan upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19,” kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Salossa dalam rapat paripurna IV masa sidang II DPRD Mimika, Jumat (9/7/2021).

Fraksi yang memiliki lima perwakilan di DPRD Mimika ini mengusulkan tiga hal untuk penanganannya.

Pertama, meminta agar para kontraktor mempekerjakan pekerja lokal agar peredaran uang dan roda perekonomian bisa berputar di daerah.

Kedua, pemerintah wajib menggencarkan program-program yang bersifat padat karya tunai dengan menguatkan sumber daya tenaga kerja dan teknologi lokal melalui skema pembayaran harian tunai. Cara ini dianggap dapat mengakomodir masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid-19 dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ketiga, meminta pemerintah memberikan stimulus atau subsidi kepada pelaku UMKM dan koperasi berupa pemberian bantuan modal kerja, penguatan modal usaha dan pembukaan akses terhadap lembaga keuangan serta pengoptimalan program kegiatan pemasaran sehingga dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi pada sektor usaha.

“Perekonomian masyarakat harus menjadi perhatian serius. Apalagi dimasa sulit seperti sekarang ini,” tegasnya.

Sebelumnya Sekda Mimika, Michael R Gomar menyampaikan rincian alokasi dana covid-19 di tahun 2020 sebesar Rp253.045.736.212 dengan realisasi 89,50 persen atau Rp226.463.639.288. Penanganan dampak ekonomi realisasinya 94,67 persen atau Rp13.680.238.230 dari alokasi sebesar Rp14.450.000.000.

Bidang kesehatan Rp185.456.003.329 atau 90,54 persen dari alokasi Rp204.824.061.903 dan bidang perlindungan sosial alokasinya sebesar Rp33.780.750.000 realisasinya Rp27.327.395.729 atau 80,90 persen. (Anti Patabang)