Papua60detik – Suasana Rapat Paripurna DPRK Mimika pada Jumat (22/8/2025) terasa khidmat ketika satu per satu fraksi menyampaikan pandangan mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dari deretan kursi fraksi, Ketua Fraksi Gerindra, Elinus Balinol Mom, berdiri mantap menyampaikan pandangan fraksinya dengan suara tegas.

Mengawali pandangan fraksinya, Elinus mengajak seluruh hadirin untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

 “Atas limpahan karunia-Nya, kita dapat hadir dan melaksanakan Rapat Paripurna I Masa Sidang III Tahun 2025 dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Mimika,” ucapnya, yang disambut anggukan para anggota dewan.

Di hadapan forum terhormat itu, Fraksi Gerindra menyampaikan penghargaan kepada jajaran eksekutif.

Namun, di balik apresiasi, Fraksi Gerindra menyoroti banyak hal, terutama soal optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“Pemerintah daerah perlu melakukan terobosan-terobosan nyata. Sektor pariwisata harus dikelola profesional, potensi perikanan dan kelautan dimaksimalkan, serta pengelolaan parkir di bandara dan fasilitas umum dilakukan secara elektronik dan transparan,” tegas Elinus.

Dalam APBD Perubahan 2025, pemerintah daerah menargetkan pendapatan sebesar Rp6,15 triliun dengan belanja daerah Rp6,80 triliun. Angka besar ini, menurut Gerindra, harus benar-benar memberi manfaat langsung. 

“Realisasi anggaran wajib efisien, efektif, dan tepat sasaran agar setiap rupiah APBD dirasakan masyarakat,” ujarnya lantang.

Fraksi Gerindra juga mengingatkan agar sisa waktu empat bulan tahun anggaran ini dimanfaatkan maksimal untuk menyelesaikan proyek-proyek fisik.

"Percepat pembangunan. Antisipasi kelangkaan material dan curah hujan tinggi. Jangan sampai pekerjaan terhambat,” desaknya.

Gerindra menekankan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat asli Papua, khususnya suku Amungme dan Kamoro. Mereka juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan rumah layak huni, baik di wilayah pegunungan, pesisir, maupun perkotaan.

Persoalan banjir dan sampah di Timika juga menjadi perhatian.

“Segera lakukan revitalisasi drainase di dalam kota dan pengerukan Daerah Aliran Sungai (DAS) agar banjir tidak lagi menjadi langganan,” ujar Elinus.

Menutup pandangannya, Fraksi Gerindra menegaskan komitmennya untuk mendukung agenda pembangunan daerah yang selaras dengan program strategis nasional.

"Kami berharap Pemkab Mimika turut mengimplementasikan Nawacita Presiden Prabowo Subianto demi kesejahteraan rakyat Mimika,” pungkasnya.

Ruang sidang hening sejenak ketika pandangan Fraksi Gerindra selesai dibacakan. Tepuk tangan terdengar pelan, mengisyaratkan bahwa pesan-pesan kritis itu tak sekadar formalitas, tetapi dorongan nyata untuk perubahan Mimika ke arah yang lebih baik. (Faris)