Gubernur Apolo Singgung Soal Pembangunan Jembatan Wayau Lambat

- Papua60Detik

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo kunjungan kerja di distrik Kaptel, Kbaupetn Merauke, Papua Selatan. Foto : Jamal/Papua60detik.id
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo kunjungan kerja di distrik Kaptel, Kbaupetn Merauke, Papua Selatan. Foto : Jamal/Papua60detik.id

Papua60detik.id - Gubernur Papua Selatan, Apollo Safanpo, melakukan kunjungan kerja ke Kampung Buepe, Distrik Kaptel, Kabupaten Merauke, pada Sabtu (13/9). Kedatangannya disambut antusias oleh masyarakat setempat yang berharap kunjungan tersebut membawa perubahan nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan warga.

Dalam sambutannya, Gubernur Apollo menegaskan bahwa pembangunan di Distrik Kaptel sudah berjalan, meski belum sepenuhnya menjangkau Kampung Buepe. Ia menyoroti pembangunan jalan yang akan diintegrasikan dari pusat hingga daerah, dan berkomitmen menuntaskannya dalam lima tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Paskalis Imadawa.

Gubernur juga menyinggung lambannya pembangunan Jembatan Wayau, yang sejak Januari hingga Desember 2023 hanya mencapai tiga persen progres.

“Pekerjaan jembatan Wayau saat saya kunjungi baru selesai tiga persen saja. Karena tidak berjalan sesuai harapan, proyek tersebut dihentikan dan baru akan dilanjutkan pada 2025,” jelasnya.

Menurutnya, penyelesaian jembatan ini akan menjadi penghubung vital yang mampu memperlancar pergerakan orang, barang, dan jasa sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kepala Distrik Kaptel, Andi Rohman, menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat di wilayahnya berprofesi sebagai nelayan dan petani. Ia berharap kehadiran Gubernur dapat menghadirkan program maupun bantuan yang langsung dirasakan masyarakat.

“Kami berharap Gubernur meninggalkan jejak berupa program yang benar-benar bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan warga,” ujar Andi Rohman.

Di akhir kunjungan, Gubernur meminta masyarakat Kampung Buepe menyampaikan kebutuhan mendesak secara lisan maupun tertulis agar dapat segera ditindaklanjuti pemerintah provinsi. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti komitmen pemerintah untuk mendengar dan merespons langsung aspirasi masyarakat di wilayah terpencil. (Jamal)




Bagikan :