Papua60detik - Tim Peduli Pencaker Kode R Papua Tengah mendesak pemerintah pusat dan daerah agar memprioritaskan anak-anak asli Papua dalam rekruitmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2025. 

Desakan ini disampaikan oleh Yusak Nawipa saat jumpa pers di depan kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah yang berlokasi di Bandara Lama Nabire, Papua Tengah, Jumat (12/9/2025). 

Hampi hampir 11 bulan mereka memperjuangkan Hak-hak Pencari Kerja OAP yang mendapat Kode R pada seleksi CASN 2024. Yusak menyebutkan, sesuai PP Kemenpan RB Nomor 350 Tahun 2024, Kode R diberikan khusus kepada peserta CASN di wilayah Papua yang memenuhi nilai ambang batas (passing grade) pada tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), namun tidak dapat melanjutkan ke tahap SKB. 

"Status ini dianggap bukan gugur, melainkan gagal sementara dan masih memiliki harapan," katanya. 

Yusak menjelaskan timnya telah menempuh berbagai langkah, mulai dari aksi damai di kantor BKPSDM, DPR Papua Tengah, MRP, dan Kantor Gubernur, hingga audiensi dengan Kemenpan RB, BKN Pusat, DPD RI, serta Gubernur Papua Tengah.

“Kami berharap pemerintah memprioritaskan pencaker Kode R dalam setiap penerimaan K2, PPPK maupun CASN tahun 2025, sesuai amanat UU Otsus yang mengatur 80 persen formasi untuk OAP dan 20 persen non-OAP, serta surat edaran Gubernur Papua Tengah yang menetapkan 90 persen OAP dan 10 persen non-OAP," ujarnya. 

Tim Pencaker Kode R menilai Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah seharusnya menjadi peluang besar bagi anak-anak asli Papua yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh lapangan kerja. 

"Kepada pemerintah Provinsi segera mengambil langkah untuk menyelamatkan nasib Pencaker Kode R sebagai bagian dari upaya mengurangi pengangguran di tanah Papua," Pungkasnya. (Elias Douw)