Papua60detik - Tim Penegakan dan Pengawasan Disiplin Aparatur Sipil Negara (TP2D) Mimika telah menyelesaikan validasi nama-nama honorer yang diusulkan OPD.

Hasilnya, TP2D menemukan banyak nama yang diusulkan dobel. Bahkan ada yang mengusulkan orang yang sudah tidak aktif lagi bekerja.

"Kita berharap (penandatanganan kontrak) secepatnya setelah kita mengajukan laporan hasil validasi data tenaga honorer kepada Bupati. Bapak Bupati akan melihat kembali dan kembalikan kepada TP2D untuk finalisasi dan kami juga sudah siapkan penandatanganan kontrak kerja tenaga honorer," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Michael R Gomar, Rabu (14/7/2021).

Dari hasil validasi, tenaga honorer kini tersisa 2.800 orang dari total 3.675 nama yang diusulkan OPD, pemerintah distrik dan kelurahan. Informasi ini sekaligus mengklarifikasi berita sebelumnya yang menyebutkan, 2.800 nama itu yang akan divalidasi TP2D.

Jumlah 2.800 nama itu, kata Gomar kemungkinan masih akan berkurang. Tergantung hasil penilaian Bupati Mimika.

Tapi anggaplah 2.8000 nama itu disetujui dan bakal menandangani kontrak. Maka 875 orang bakal kehilangan pekerjaan atau setidaknya tak lagi bekerja sebagai honorer Pemkab Mimika.

Menurut Gomar, prinsip perekrutan honorer adalah kebutuhan real OPD dan penilaian kinerja.

"Tidak mungkin kita memperdayakan tenaga honorer yang tidak memiliki skill. Di mana pun saya pikir begitu baik itu di pemerintah maupun swasta. Apalagi di swasta pasti membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan skil, disiplin juga berkomitmen untuk kinerja organisasi," jelasnya.

Perekrutan honorer telah melewati tahap assessment dan validasi. Yang tidak lolos, kata Gomar, adalah mereka yang bermasalah dalam hal kinerja, disiplin, skill dan kompetensi.

"Pengangguran pasti ada. Tapi kami berharap mereka juga bisa memahami itu," tutupnya. (Fachruddin Aji)