Papua60detik - Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai angkat bicara terkait rencana pemerintah pusat memekarkan Provinsi Papua.

Seperti diketahui, rencana pemerintah itu dijawab rakyat Papua dengan aksi demonstrasi penolakan Daerah Otonomi  Baru (DOB) seperti di Jayapura dan Wamena baru-baru ini.

Padahal kata Yorrys, pada 2018, Gubernur Papua Lukas Enembe mendesak pemekaran.

"Jangan melawan lupa karena pada tahun 2018 itu konsep pak Lukas tentang Otsus dengan semua unsur, DPR, MRP semua ke DPR kemudian meminta untuk pemekaran di kabupaten. Dan khusus di Lapago bisa jadi provinsi percontohan infrastruktur. Itu 2018  Jadi kalau sekarang ditolak, pemerintah pasti akan bingung. Pada 2018 itu mendesak, nah pemerintah mau ikut yang mana? Ini kan bingung. Padahal gubernurnya masih sama, masih satu loh," ungkap Yorrys saat reses di Mimika, Jumat (11/3/2022).

Ia menyarankan pemerintah pusat turun sosialisasi tentang pentingnya pemekaran untuk menekan pro kontra dan penolakan yang terjadi di kalangan rakyat.

Apalagi katanya, proses hukum dan politik pemekaran ini telah dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) dan juga terbitnya Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi  Papua.

"Pada prinsipnya tinggal bagaimana pemerintah pusat harus mampu memberikan sosialisasi untuk membangun persepsi yang sama tentang urgensi bikin provinsi itu apa sih? Urgensinya apa? Itu yang masyarakat ingin tau," pesan Yorrys. (Fachruddin Aji)