Papua60detik - Pelaporan realisasi kegiatan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mimika. 

Buktinya, terjadi perbedaan angka di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan pelaporan kepada Bagian Barang dan Jasa (BPBJ).

"Kegiatan swakelola yang dilaporkan itu hanya 62 paket padahal paket yang di RUP itu ada 3.339. Artinya bukan belum direalisasi, OPD sudah realisasi tetapi mereka tidak mencatatkan di sistem. Ini yang memang jadi kendala, akhirnya RUP dengan realisasi tidak sebanding," kata Kepala Bagian Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Mimika, Bambang Wijaksono di ruang kerjanya, Rabu (12/11/2023).

Bambang mengatakan ketimpangan data tersebut terjadi karena rata-rata pejabat pengadaan di OPD, kinerjanya belum terpantau, berbeda dengan mereka yang tergabung langsung dengan Pokja BPBJ.

Tahun 2023, sekitar 10.000 paket kegiatan baik tender maupun non tender serta swakelola yang dikerjakan OPD di lingkungan Pemkab Mimika.

Angka tersebut berdasarkan penginputan OPD di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Kegiatan swakelola sebanyak 3.339 dan kegiatan tender maupun non tender sebanyak 6.869," katanya.

"Total kegiatan tender dan non tender yang tercatat di RUP itu ada 6.869 yang dilaporkan ke kami yang tender itu hanya 2.586, jadi masih kurang 30 persen," sebutnya. (Faris)