Papua60detik - Sudah jadi rahasia umum, penyaluran bantuan sosial (Bansos) kerap salah sasaran. Tak jarang yang tak berhak masih terdata sebagai penerima, bahkan yang sudah berstatus ASN.

Padahal Bansos diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami risiko sosial.

Pada tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Mimika menonaktifkan sebanyak 400 lebih nama ASN yang masih terdata sebagai penerima Bansos.

"Kami di sini tugasnya menyiapkan data sementara untuk bantuan itu dari pemerintah pusat dari kementerian, kemarin kami berhasil menonaktifkan 400 PNS, yaitu ASN, TNI dan Polri," kata Kepala Dinas Sosial Mimika Andarias Nao, Kamis (5/1/2023).

Fakta yang ditemukan Dinsos di lapangan, banyak ASN masih mendapatkan Bansos karena datanya belum diupdate di Disdukcapil.

"Jadi sudah tidak ada PNS kecuali ada yang datanya yang belum konek contoh  ada yang mungkin pegawai yang di pedalaman yang mungkin datanya belum diperbaharui ada yang di situ yang memang PNS sekarang tapi di Dukcapil belum PNS," ungkapnya

Ia memastikan, penyaluran Bansos masih akan dilanjutkan tahun 2023 ini.

"Kita tunggu surat perintah bayarnya untuk rentang waktu bulan 3 sampai bulan 4 untuk tahap pertama," tutupnya (Faris)