Papua60detik - Selama berpuluh tahun, Kepala PT Pelni Cabang Timika, Rahmansyah Chaidir menilai Pelabuhan Pomako tak ada perkembangan. Padahal pelabuhan memegang posisi sentral dalam distribusi logistik.

Ia mengaku sudah berkali-kali mengeluhkan kondisi Pelabuhan Pomako ke Syahbandar yang diteruskan ke Kementerian Perhubungan. Hasilnya, nihil.

"Terus Kementerian tanya, itu status tanah bagaimana? Tetap juga, tidak ada yang bisa bergerak karena sengketa dengan mafia tanah," ujar Rahmansyah saat dijumpai di kantornya, Senin (25/03/2024).

Menurut Rahmansyah, Pelabuhan Pomako masih belum layak jika dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan di daerah lain. Tidak tersedia ruang tunggu penumpang, tidak ada parkir kendaraan masuk keluar, depo kontainer terlalu sempit. 

Sama pentingnya dengan bandara, tapi kondisi Pelabuhan Pomako berbeda jauh dengan Bandara Mozes Kilangin.

"Khusus di Timika, keadaan pelabuhan miris sekali, sudah berapa puluh tahun, tapi tidak ada perkembangan apa-apa. Berbeda dengan pembangunan bandara Padahal pelabuhan itu adalah pusat perekonomian," ucapnya.

Rahmansyah mengatakan, Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah siapkan dana. Hanya saja Pemkab Mimika masih terlalu lambat untuk menyelesaikan  sengketa tanah di area Pelabuhan Pomako. Menurutnya, yang terjadi selama ini hanya saling lempar tanggung jawab.

"Masa negara tidak bisa ambil alih? Kan bisa dihibahkan, biar pembangunan jalan, asal tidak kacau. Kalau pemerintah benar-benar mau gelontorkan dana berapa triliun, gali itu Pomako depan pelabuhan itu supaya kapal besar bisa masuk," tambahnya. (Martha)