Papua60Detik - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika, Yan Selamat Purba mengaku pemerintah tidak dapat mengintervensi dualisme yang sedang terjadi di Lembaga Masyarakat Suku Kamoro (Lemasko).

Ia mengatakan Ormas memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) sendiri. Itu merupakan panglima tertinggi dalam Ormas. 

Dalam perkara dualisme Lemasko, ia menyebut, komunikasi kedua kubu  ke Kesbangpol berjalan kurang baik. 

"Selama ini kurang bahkan mungkin tidak ada komunikasi. Ormas apapun sebenarnya, jika di dalamnya terdapat perubahan, dalam waktu 30 hari itu harusnya memberikan penyampaian," ujarnya, Kamis (7/7/2022).

Pelaporan itu, kata Yan Purba, agar Kesbangpol mengetahui siapa yang berhak atau bagaimana seseorang atau posisi ormas  semestinya. 

"Ini dia berlarut-larut, karena tidak ada komunikasi itu sehingga timbul ini dualisme atau trilisme," katanya.

Meskipun begitu, ia memastikan akan melakukan mediasi terhadap kedua pihak yang mengatasnamakan diri sebagai Lemasko. 

"Tapi dua pihak ini sudah memberikan data dan kami akan mendudukkan masalah ini supaya Lemasko ini bisa menjadi satu," ungkap Yan Purba.

Harapan itu, katanya, karena ke depan dua lembaga adat di Mimika akan dapat mengajukan calon anggota legislatif melalui perwakilan lembaga adat.

"Itu tujuan kita. Dan kami berharap agar marilah orang Kamoro, juga Amungme biar ada perwakilan di DPR Papua," harapnya. (Rachmat Julaini)