Papua60detik - Keuskupan Timika merespon keras sikap pemerintah yang melabeli kelompok sipil bersenjata di Papua sebagai teroris.

Administrator Keuskupan Timika, Pastor Marthen Kuayo Pr mengaku  sedih dan menyesal atas tanggapan Pemerintahan  Presiden Jokowi yang “memerintahkan” aparat keamanan untuk menangani konflik di Papua. 

Sikap negara itu, menurutnya akan berdampak lebih buruk.

"Karena sebelum ada perintah langsung dari Presiden dan penetapan KKB sebagai teroris, sudah banyak sekali korban dari pihak masyarakat sipil; ditembak mati karena disangka, dikira dan ternyata salah tembak. Contohnya, tiga bersaudara yang mati dibunuh di RSUD Kabupaten Intan Jaya, sebulan yang lalu. Contoh lain, seorang gila bernama Kuligi Mirip ditembak mati di Dugusiga, Intan Jaya oleh Aparat Keamanan Gabungan (TNI-Polri) dan diberitakan sebagai anggota KKB," ungkap Marthen dalam press rilis yang diterima Papua60detik, Sabtu (01/5/2021).

Menurutnya, Presiden Joko WIdodo dan pimpinan aparat keamanan harus melakukan indetifikasi KKB secara benar dan serius agar tidak mengorbankan masyarakat sipil. Dan untuk itu, Keuskupan Timika menolak label teroris kepada KKB.

Sampai saat ini menurutnya, identitas KKB masih samar dan menimbulkan banyak pertanyaan seperti, apakah KKB itu bukan sekelompok milisi? Atau apakah KKB itu bukan TPN-OPM yang ingin memisahkan diri dari Indonesia? Atau mungkin sebuah kelompok yang lain sama sekali?

"Karena pertama, dengan label teroris ruang demokrasi yang selama ini mati suri akan benar-benar mati di Tanah Papua. Kedua, “Papua Tanah Damai” yang selama ini diperjuangkan oleh pimpinan agama-agama dan masyarakat di Tanah Papua akan ternoda. Berikutnya, sebelum menetapkan KKB sebagai teroris, ada serangkaian kejadian beruntun yang patut diduga adanya sebuah skenario," ungkap Marthen.

Kepada pimpinan keamanan dan para pemimpin TPN-OPM, ia minta agar menahan diri, melakukan genjatan senjata dan bersama-sama mencari jalan penyelesaian yang lebih bermartabat, lebih manusiawi, terbuka, dialogis dan saling manghargai.

Keuskupan Timika, mendesak pemerintah Joko Widodo dan pimpinan keamanan mengevaluasi pendekatan penyelesaian konfik di Papua yang selama ini digunakan.

Sudah cukup lama pendekatan yang sama digunakan dan sampai hari ini, konflik dan kekerasan tidak selesai bahkan terkesan lebih buruk dari sebelumnya.

"Pimpinan pemerintah dan agama di seluruh tingkatan, agar tetap menjadi pembina yang baik dan bijaksana untuk terus berupaya membina warganya menjadi lebih baik, bisa berkembang ke depan, dan bukan sebaliknya, berupaya untuk menjadikannya lebih buruk dan menderita," pesan Marthen.

Kekerasan bersenjata bukan hal baru di Papua. Tahun 2018 kekerasan tersebut menguat lagi setelah peristiwa kekerasan terhadap pekerja jembatan di Kabupaten Nduga. Kekerasan yang sama terus berlanjut termasuk yang terjadi di sepanjang bulan April 2021 di Kabupaten Puncak.

Sampai hari ini perkembangan situasi di Papua seperti di Nduga dan secara khusus di Kabupatan Intan Jaya dan Puncak menjadi tidak menentu, akibat konflik antara aparat keamanan di satu pihak dan TPN-OPM di lain pihak.

Sebagai akibat dari konflik kedua pihak ini, telah jatuh banyak korban, baik dari pihak aparat keamanan gabungan, TPN-OPM dan juga masyarakat sipil.

"Kami sebagai Pimpinan Gereja Katolik Keuskupan Timika, yang mana wilayah pelayanan kami meliputi wilayah-wilayah yang selama ini banyak terjadi konflik, seperti Kabupaten Puncak dan Intan Jaya, sangat prihatin atas peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini dan juga terutama pada minggu-minggu terakhir," kata Marthen.

Ia mengungkap, banyak umat dan masyarakat sipil (asli Papua dan non Papua) terkena dampak konflik. Warga ketakutan, pergi meninggalkan rumah, pekerjaan, pergi meninggalkan kampung halamannya dan mencari tempat-tempat perlindungan yang lebih aman.

"Situasi di wilayah pelayanan kami, sungguh-sungguh buruk. Perlu adanya upaya bersama, menemukan  langkah-langkah yang tepat dan bijaksana untuk mengembalikan  situasi agar menjadi normal kembali," tutupnya. (Burhan)