Papua60detik – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika kembali menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pesisir dan pedalaman. Hal ini disampaikan saat pelaksanaan pengawasan tahap II tahun 2025 ke Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu, Kamis (31/7/2025).

Ketua Komisi II, Dolfin Beanal, memimpin langsung kunjungan tersebut, didampingi para anggota: Stefanus Onawame, Dessy Putrika, Billianus Zoani, Derek Tenouye, Luther Beanal, dan Adolina Magal.

Frans Kambu menyambut baik kunjungan tersebut dan menyebutnya sebagai momentum memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan fungsi masing-masing.

Dalam pertemuan itu, Dolfin Beanal menyatakan bahwa komunikasi dan koordinasi yang terjalin antara legislatif dan eksekutif harus terus ditingkatkan demi pembangunan Mimika yang lebih merata, khususnya di sektor ekonomi dan infrastruktur.

Bilianus Zoani menyoroti pentingnya legalitas lahan dalam setiap proyek pembangunan. Ia mengingatkan agar status lahan harus dipastikan jelas sebelum pembangunan dilaksanakan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Sebelum proyek jalan, jembatan atau bangunan dijalankan, status lahannya harus sudah jelas dan bebas dari sengketa,” tegasnya.

Ia juga meminta agar pendataan penerima bantuan sosial diperjelas untuk menghindari tumpang tindih dan salah sasaran.

Sementara itu, Stefanus Onawame menyoroti proyek-proyek infrastruktur yang mandek di wilayah pelosok dan tidak selesai tepat waktu. Ia meminta perhatian serius kepada pelaksana proyek dan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah.

Derek Tenouye juga menambahkan bahwa pembangunan di wilayah pesisir dan pedalaman masih sangat minim terlihat. Bahkan bantuan rumah layak huni sering kali tidak tepat sasaran.

“Jangan sampai ada orang mampu yang justru menerima bantuan rumah layak huni. Ini harus diawasi ketat,” ucapnya.

Dessy Putrika mengangkat soal transparansi program bantuan bibit ternak babi yang perlu dijelaskan secara terbuka. Ia menekankan pentingnya kejelasan distribusi, wilayah penerima, dan siapa saja yang terdaftar.

“Mekanismenya harus jelas. Kita juga harap dalam pengelolaan Koperasi Merah Putih, perlu ada pendamping yang paham soal koperasi. Bila perlu, libatkan warga lokal di distrik masing-masing,” ujarnya.

Adolina Magal, dalam kesempatan itu, menyuarakan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat di Distrik Hoya, seperti transportasi, pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur jembatan. Ia juga mengkritik kondisi Los Pasar Sentral yang menurutnya sudah melenceng dari fungsi awal.

“Los di Pasar Sentral bukan untuk judi. Tapi sekarang kita lihat sendiri, dijadikan tempat perjudian. Pemerintah harus turun tangan,” tegasnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Frans Kambu mengatakan akan menjadi catatan untuk disampaikan dan ditindaklanjuti kepada OPD teknis terkait.

“Terkait proyek fisik dan ketepatan waktu pelaksanaan akan menjadi perhatian kami. Termasuk mekanisme pemberian bantuan seperti bibit ternak, akan kami koordinasikan kembali agar tepat sasaran,” ujarnya. (Faris)