Papua60detik - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengapresiasi kinerja Komisi Informasi (KI) Papua yang mendukung proses pembangunan, khususnya dalam keterbukaan informasi publik di Provinsi Papua. 

Apresiasi datang dari Plt Asisten III Bidang Umum dan Kesra Setda Provinsi Papua, Derek Hegemur saat menerima tim Komisi Informasi Provinsi Papua di kantornya, Kota Jayapura, Rabu (13/7/2022).

Dalam pertemuan ini, tim KI Papua menyerahkan Laporan Kerja Komisi Informasi Provinsi Papua 2021, Laporan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Papua, dan pengusulan perubahan anggaran 2022.

Derek mengatakan, KI Papua telah bekerja luar biasa dan menghasilkan banyak hal untuk Pemprov Papua. Untuk itu, ia akan menindaklanjuti beberapa saran dan masukan dari KI Papua.

“Sehingga ke depan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua adalah penyelenggaraan yang terbuka. Pemerintah dapat menyiapkan informasi bermanfaat bagi rakyat, sekaligus rakyat bisa melihat menyaksikan. Dengan begitu, terjadi keseimbangan,” terang Derek mengutip rilis KI Papua, Kamis (14/7/2022).

Keterbukaan informasi publik menurutnya sangat penting diketahui masyarakat yang ada di Tanah Papua. Semua kegiatan yang dilakukan pemerintah wajib dipublis. Dengan begitu masyarakat luas akan mengetahui apa saja yang sudah pemerintah lakukan. 

Selain itu, masyarakat juga bisa memberikan penilaian serta memberikan saran dan masukan untuk perbaikan kerja Pemprov Papua.

Pemprov Papua katanya, mendukung KI Papua dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada tahun 2022 dengan sasaran mulai dari Pemprov sampai  sampai pemerintahan kampung.

“Kami sangat mendukung langkah-langkah percepatan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan keterbukaan publik, sehingga tidak ada yang tidak diketahui oleh rakyat," kata Derek.

Pada pertemuan itu, Ketua KI Papua, Wilhelmus Pigai menyampaikan harapan agar Pemprov Papua terus mendukung kegiatan-kegiatan KI Papua.

"Tahun (2022) ini, kami akan lakukan Monev di 29 kabupaten/kota, termasuk pemerintah di tingkat kampung. Ini menjadi pekerjaan yang sangat berat, karena itu kami mohon dukungan dari Pemprov Papua demi terlaksananya kegiatan ini," kata Wilhelmus. (Burhan)