Papua60detik - Sampai 31 Mei 2023, penerimaan negara di Kabupaten Mimika dan sekitarnya terealisasi sebesar Rp1,7 triliun atau mencapai 37,2 persen dari target sebesar Rp4,5 triliun. 

Berdasarkan rilis yang diterima media ini, penerimaan negara tersebut terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp1,247 triliun, penerimaan pajak perdagangan internasional Rp419,7 miliar dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp22,5 miliar.

Berdasarkan data kinerja penerimaan pajak dalam negeri yang terdiri dari PPh, PPN dan PPnBM, PBB (P3L) dan pajak lainnya pada bulan Mei 2023 berhasil mencapai realisasi sebesar Rp1.247.208.978.817 atau sekitar 31,35 persen dari target penerimaan tahun 2023. 

Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2022 pada masa yang sama yaitu sebesar Rp1.123.095.904.503 maka penerimaan pajak sampai dengan Mei 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,05 persen.

Berdasarkan jenis pajaknya, kontributor terbesar dalam kinerja penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timika sampai dengan Mei 2023 adalah PPh Non Migas dengan realisasi sebesar Rp1.096.430.319.237  atau 87,91 persen dari total penerimaan pajak.

Pada urutan kedua adalah PPN dengan realisasi penerimaan sebesar Rp147.983.654.508, pajak lainnya dengan realisasi penerimaan sebesar Rp2.794.605.072.

Jika dilihat dari sektor usaha, capaian kinerja penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timika sampai dengan Mei 2023 ditunjang oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 50,83 persen. Diikuti oleh sektor konstruksi dengan kontribusi sebesar 17,85 persen.

Sementara penerimaan bea cukai masuk terealisasi sebesar Rp106.656.360.000 atau mencapai 51,2 persen dari target yang ditetapkan. 

Penerimaan bea keluar terealisasi sebesar Rp313.048.090.000 atau mencapai 98,9 persen dari target yang ditetapkan.

PNPB dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terealisasi sebesar Rp22,5 miliar atau 61,5 persen dari target 2023. 

Belanja Negara dari APBN yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Timika telah terealisasi sebesar Rp1,767 triliun atau 30,8 persen dari alokasi belanja sebesar Rp5,731 triliun. 

Belanja Negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang terealisasi sebesar Rp270,43 miliar dan belanja TKD yang terealisasi sebesar Rp1,497 triliun. (Eka)