Papua60detik - Komisi IV DPRK Mimika yang membidangi infrastruktur kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Mimika, Kamis (8/5/2025). 

Rombongan dipimpin Ketua Komisi IV, Elinus Balinol Mom dan dihadiri sejumlah anggota dewan lainnya.

Kunjungan ini selain sebagai ajang silaturahmi, juga sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap program-program infrastruktur yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Salah satu sorotan penting dalam kunjungan tersebut adalah persoalan Tempat Pemakaman Umum (TPU), khususnya yang berada di kawasan SP1 dan SP2. Menurut laporan warga yang diterima oleh Komisi IV, kapasitas lahan TPU di wilayah tersebut sudah penuh dan bahkan sebagian warga terpaksa memakamkan kerabatnya di lahan pribadi milik warga lain.

“Kami mendorong agar pemerintah segera menyiapkan lahan baru untuk TPU. Jika ini dibiarkan, bisa menimbulkan konflik di masa depan. Pemerintah harus siapkan tempat yang luas dan layak untuk pemakaman umum,” tegas Elinus.

Selain TPU, persoalan minimnya penerangan jalan juga menjadi perhatian serius. Elinus menyebut beberapa ruas jalan, baik jalan poros maupun jalan lingkungan, masih gelap gulita saat malam hari. Salah satunya di kawasan SP5 yang rawan terjadi perusakan fasilitas umum akibat kurangnya penerangan.

Sementara itu, Sekretaris Disperkimtan Mimika, Suharso, memaparkan bahwa alokasi anggaran pembangunan perumahan tahun 2025 mencapai Rp172,7 miliar. Sejak 2019 hingga 2024, telah dibangun sebanyak 1.286 unit rumah, namun angka tersebut dinilai belum mencukupi mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni.

Untuk tahun 2025, akan dibangun 187 unit rumah, terdiri dari: 23 unit melalui APBD, 29 unit bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dan 126 unit dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan.

Anggota DPRK Mimika, Darwin Rombe, menyoroti permasalahan lahan yang masih menjadi penghambat utama dalam proses pembangunan. Ia mencontohkan proyek jalan tembus dari Bundaran Petrosea ke Bandara yang tidak berjalan karena persoalan status tanah yang belum selesai.

“Kami mendorong agar masalah tanah segera dituntaskan. Ini menyangkut pelayanan publik dan hak masyarakat untuk menikmati pembangunan,” katanya.

Anggota lainnya, Abrian Katagame, menekankan pentingnya keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP)dalam pelaksanaan program perumahan. Ia berharap dana Otsus untuk pembangunan rumah dapat dikerjakan oleh pengusaha OAP sendiri, serta penyaluran bantuan rumah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

“Saya minta jangan ada keberpihakan kepada pihak-pihak tertentu. Fokus kita adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah layak,” tegas Abrian.

Komisi IV menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Mimika dalam membangun dari kampung ke kota, dengan memperhatikan wilayah pesisir dan pegunungan yang masih minim pembangunan. (Faris)