Papua60detik – Komisi IV DPRK Mimika melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Jumat (29/8/2025) untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap program pembangunan yang dikerjakan melalui APBD 2025.

Turut hadir Ketua Komisi IV Elinus Balinol Mom, Wakil Ketua Anjelina Beanal, serta anggota dewan Abrian Katagame, Darwin Rombe, Risal Patadan, dan Elias Rantedatu.  dan Wakil Ketua III DPRK Mimika Ester Tsenawatme, Dari pihak PUPR, hadir Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Sammy Sahetapy, Kabid Bina Marga Awaludin Suli, serta Plt. Kabid Cipta Karya Boni Soleo.

“Kami ingin pembangunan dirasakan dari kampung ke kota. Misalnya di pesisir, ada sarana air bersih yang sudah dibangun, tapi belum beroperasi hingga kini. Padahal masyarakat sangat membutuhkan. Ini harus segera diperhatikan,” tegas Ketua Komisi IV, Elinus Balinol Mom.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan konsultan. 

“Banyak konsultan tidak turun langsung ke lapangan, sehingga hasil pekerjaan tidak maksimal. Kami minta perencanaan, pengawasan, dan konsultansi benar-benar dilakukan agar pembangunan fisik bermanfaat untuk masyarakat.” Kata Elinus

Anggota Komisi IV, Risal Patadan, mendorong agar PUPR lebih fokus pada proyek yang menyentuh langsung masyarakat.

“Jalan Petrosea menuju Hasanuddin sudah lama dikeluhkan, kenapa tidak kunjung dikerjakan? Begitu juga jalan-jalan di kawasan padat penduduk, ini harus jadi prioritas. Masalah banjir juga sangat mendesak, karena sungai semakin menyempit. Drainase harus diperhatikan, termasuk penggunaan material seperti BC (beton cor),” kata Risal.

Sementara itu, Darwin Rombe menyoroti maraknya bangunan liar di atas sungai yang memperparah banjir. 

“Ini masalah serius. Kalau tidak, setiap hujan deras pasti banjir,” ujarnya.

Dari jalur Otsus, Abrian Katagame meminta perhatian khusus pada pembangunan jembatan Jila–Arwanop. 

“Masyarakat di sana harus melewati sungai. Kalau hujan deras, akses ke bandara terputus. Kalau tahun ini belum bisa direalisasikan, setidaknya masuk prioritas tahun depan,” tegas Abrian.

Sementara itu, Ester Tsenawatme, menyoroti kondisi di kawasan belakang Keuskupan.

 “Jalan menuju jembatan Waker butuh penimbunan dan pengaspalan. Selain itu, sungai di belakang Keuskupan semakin melebar akibat longsor, sehingga perlu segera dibangun tanggul,” kata Ester.

Adapun Elias Rantedatu menambahkan, persoalan pembebasan tanah kerap menjadi hambatan pelebaran jalan.

 “PUPR harus berkoordinasi dengan Dinas Perumahan supaya masalah ini tidak terus berulang,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai masukan dewan, Kepala Bidang SDA PUPR, Sammy Sahetapy, memaparkan bahwa pada tahun 2025 pihaknya mengelola 8 program dengan 17 kegiatan dan 51 subkegiatan, dengan total anggaran mencapai Rp1 triliun. Namun hingga Agustus 2025, realisasi keuangan baru Rp9 miliar atau 1,24 persen, dengan progres fisik sebesar 1,31 persen dari total pagu induk.

“Masih rendah, karena kami menghadapi beberapa kendala. Antara lain, perubahan SK KPA yang terjadi dua kali, membuat proses pelaksanaan kegiatan ikut terhambat. Hingga Agustus, yang berjalan baru sebagian pembangunan jembatan, termasuk jembatan darurat,” jelas Sammy.

Ia menambahkan, belum adanya Perda tentang sempadan sungai juga menjadi masalah serius dalam pengawasan pembangunan. Meski demikian, PUPR menargetkan pada September banyak kontrak bisa ditandatangani, sehingga sisa waktu empat bulan dapat dimaksimalkan.

 Kabid Bina Marga Awaludin Suli menyampaikan bahwa proyek Jalan Pedrosea–Hasanuddin sudah masuk perencanaan tahun ini dengan target pelebaran jalan menjadi 15–18 meter.

“Termasuk juga jalan menuju Keuskupan, tahun ini sudah jadi prioritas untuk dikerjakan,” jelasnya.

Sedangkan Plt Kabid Cipta Karya Boni Soleo memastikan pembangunan kantor PUPR akan dituntaskan tahun depan. Ia juga menegaskan mulai tahun depan akan dilakukan patroli bersama Satpol PP untuk menertibkan bangunan liar di daerah aliran sungai.

Komisi IV DPRK Mimika sepakat agar ke depan sinergi dengan Dinas PUPR ditingkatkan.

“Kami ingin semua program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Keterlambatan jangan sampai terus berulang, karena masyarakat yang jadi korban,” tutup Ketua Komisi IV, Elinus B. Mom.

Dengan hasil kunjungan ini, DPRK Mimika berharap PUPR bisa lebih optimal dalam memanfaatkan anggaran Rp1 triliun tahun 2025, sehingga pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Mimika. (Faris)