Lantik 37 Kepala Kampung, Ini Pesan Bupati Merauke

- Papua60Detik

Bupati Merauke Romanus Mbaraka melantik 37 kepala kampung di auditorium kantor bupati, Kamis (13/1/2022). Foto: Eman Riberu/ Papua60detik
Bupati Merauke Romanus Mbaraka melantik 37 kepala kampung di auditorium kantor bupati, Kamis (13/1/2022). Foto: Eman Riberu/ Papua60detik

Papua60detik — Bupati Merauke, Romanus Mbaraka melantik 37 kepala kampung dari 14 distrik di Kabupaten Merauke pada Kamis (13/1/2022).

Proses pelantikan yang berlangsung di auditorium kantor bupati setempat disaksikan Wakil Bupati H. Riduwan, unsur muspida, para kepala dinas dan tamu undangan.

Bupati Romanus mengingatkan para kepala kampung agar amanah, bekerja baik, jujur dan mampu menjalin kerja sama dengan semua pihak dalam melaksanakan pembangunan di kampung.

Kata Bupati, kampung atau desa memiliki kewenangan untuk mengelola rumah tangga sendiri. Karenanya harus mampu merencanakan program, mengelola anggaran dan melaksanakan pembangunan secara mandiri.

“Perencanaan harus tepat, tidak muluk-muluk dan melihat tingkat prioritas. Kerja baik-baik untuk kepentingan semua orang, terutama bagi kampung-kampung orang asli Papua,” tuturnya.

Dikatakan, uang yang digelontorkan pemerintah ke setiap kampung dalam setahun sekitar 1 miliar. Melihat anggaran yang besar itu, diharapkan aparatur kampung mampu mengelolanya sesuai aturan dan mekanisme.

“Pemerintah tetap memonitoring dan mengawasi pengelolaan keuangan di kampung. Apalagi kini sistem administrasi dan penganggaran semuanya berbasis teknologi dan aplikasi,” ujarnya.

Selain mampu mengelola anggaran, kepala kampung juga diwajibkan menguasai administrasi kependudukan seperti terkait jumlah penduduk, kepala keluarga, demografi dan lainnya.

“Ini sangat penting karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dokumen kependudukan masyarakat, seperti KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran,” kata Romanus.

Diketahui, BPMK Merauke mengagendakan pelantikan 43 kepala kampung, namun ada lima kepala kampung yang belum dapat dilantik. Dua diantaranya bermasalah dalam proses pemilihan, sedangkan tiga lagi tidak bisa hadir karena kesulitan transportasi laut dari pedalaman. (Eman Riberu)




Bagikan :