Mimika Terpilih Menjadi Pilot Project Digitalisasi Usulan Kenaikan Pangkat ASN
Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Papua Sabar P Sormin. Foto: Fachruddin Aji/ Papua60detik
Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Papua Sabar P Sormin. Foto: Fachruddin Aji/ Papua60detik

Papua60detik - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mimika menjadi pilot project kenaikan pangkat melalui sistem digital.

Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Papua Sabar P. Sormin mengatakan digitalisasi yang dimaksud adalah penggunaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang merupakan bagian dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Aplikasi ini sudah digunakan sejak empat tahun lalu untuk melayani kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun.

"Jadi pada hari ini sosialisasi ini berfokus pada kenaikan pangkat 1 April 2022 dan 1 Oktober 2022, karena Mimika secara kolektif, dipilih menjadi pilot project di Provinsi Papua ini," katanya saat ditemui usai membuka kegiatan sosialisasi yang digelar oleh BKD Mimika, di salah satu hotel yang berada di Jalan Yos Sudarso, Rabu (2/3/2022).

Alasan Mimika terpilih menjadi pilot project karena dinilai selalu tepat waktu dalam melakukan pengusulan kenaikan pangkat, mengikuti prosedur juga mekanisme yang ditetapkan oleh BKN.

"Jadi kegiatan ini untuk mensuskeskan usul  kenaikan pangkat sejumlah kurang lebih 300 pegawai  pada 1 April mendatang dengan menggunakan sistem digital," ungkapnya.

Sabar menjelaskan ke depan pengusulan kenaikan pangkat pegawai tidak perlu lagi membawa berkas ke Jayapura, cukup dilakukan scanning berkas-berkas tersebut, kemudian dikirimkan ke BKN untuk diverifikasi.

"Tidak perlu lagi bawa berkardus-kardus mie instan isi berkas itu, ke Jayapura, nanti verifikasinya berdasarkan tanda tangan elektronik yang dibuat, pelaksanaanya dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyerahkan ke BKD Mimika untuk mengirim berkas tersebut," jelasnya.

Kendati demikian menurut Sabar lebih bagus lagi jika OPD juga memiliki akses terhadap sistem tersebut sehingga semakin memudahkan dalam pelaksanaannya.

"Bagusnya OPD juga bisa masuk ke dalam sistem contohnya dengan memberikan akses (upload berkas), jadi masing-masing PIC mendapatkan satu akun, jangan semua," tutupnya. (Fachruddin Aji)