Papua60detik - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mimika menggelar Forum Konsultasi Publik di aula Kantor Bappeda, Rabu (21/5/2025)..

Forum konsultasi tersebut dalam rangka penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan.

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong mengatakan, konsultasi publik ini merupakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan,  sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

"RPJMD ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan, efektif, dan efisien guna mencapai kesejahteraan masyarakat Mimika," kata Emanuel Kemong.

Menurutnya, Penyusunan Ranwal RPJMD melalui konsultasi publik ini guna memastikan bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Mimika. 

"Dengan demikian, Ranwal RPJMD ini diharapkan dapat menjadi instrumen strategis untuk mencapai visi pembangunan Mimika yang berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera bagi semua," pungkasnya. 

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling mengatakan, kegiatan konsultasi publik ini menghadirkan pemangku kepentingan, para OPD teknis, dan stakeholder terkait guna menghimpun saran dan masukan untuk Ranwal RPJMD Mimika ke depan.

"Tema kita kan sudah sesuai dengan visi misi Bupati Mimika dan Wakil Bupati Mimika. Kami sangat berharap supaya dari kegiatan hari ini kita bisa menghimpun aspirasi dan harapan dari masyarakat Mimika," kata Yohana

Saran yang ditampung nantinya akan menyempurnakan dokumen RPJMD Mimika ke depan. Misalnya, jika ada koreksi, perbaikan, umpan balik ataupun bisa juga untuk mengidentifikasi kekurangan, ketidaksesuaian atau ada area-area yang masih perlu diperbaiki dalam dokumen tersebut.

Yohana berharap ada keselarasan serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi juga menciptakan sinergi, integrasi pembangunan dan koordinasi antar sektor. Misalnya dari antar OPD agar supaya selaras dengan kebijakan-kebijakan perencanaan nasional, atau prioritas-prioritas Presiden RI atau Provinsi Papua Tengah.

"Itu yang kita sementara susun. Ini kan permulaan Ranwal, nanti akan dilanjutkan dengan forum OPD kemudian penyusunan Renstra di setiap OPD yang ada," tambahnya. 

Katanya, kegiatan hari ini pun memang merupakan lanjutan dari beberapa kegiatan dan dokumen yang sudah disiapkan dari tahun 2024. Di mana ada ketentuan bahwa paling lambat 6 bulan setelah Kepala dan Wakil Daerah dilantik itu RPJMD sudah harus jadi.

"Target kita sebenarnya setelah selesai ini dengan tahapan berikutnya diharapkan sebelum September dokumennya sudah ditetapkan menjadi Perda," tutur Yohana.  (Martha)