PB PON Klaster Mimika Minta Relawan Bersabar
Papua60detik - Sub PB PON XX Klaster Mimika memastikan akan membayar honorarium bagi 3.892 relawan.
Sekertaris Umum Sub PB PON XX Klaster Mimika, Cessar A Tunya mengatakan, saat ini masih sedang melakukan proses administrasi di tiga Bank berbeda yakni Bank Papua, BNI dan BRI.
"Jadi ini bukan sekedar asal membayar sekian banyak orang tetapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan administrasi dalam PON XX Papua kemarin di Klaster Mimika, selain sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi. Harus disampaikan sebagai bentuk sosialisasi kepada semua bahwa prosesnya sedang dilakukan dan kita bisa bersabar untuk proses realisasinya," ujar Cessar didampingi Ketua Bidang SDM Sub PB PON XX Papua Klaster Mimika, Agus H Krey dalam jumpa pers yang digelar di Kantor KONI Jalan Hasanuddin, Senin (1/11/2021) malam.
Katanya, PON XX Papua tahun 2021 berjalan baik dan sukses berkat dukungan semua stakeholders termasuk segenap masyarakat Mimika.
"Namun kami juga masih memiliki tangung jawab besar untuk menyelesaikan sukses administrasi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bidang SDM Sub PB PON XX Papua Klaster Mimika, Agus Hugo Krey, menjelaskan, sejak selesainya perhelatan PON XX, ia sudah langsung melakukan proses administrasi untuk semua relawan dan SDM pendukung lainnya selama seminggu, bahkan hingga harus kerja lembur.
Pekerjaan yang dimaksud adalah mencocokan data absensi antara yang ada di koordinator bidang dengan penanggung jawab absensi selama 20 hari kerja di setiap bidang.
Ia mengaku menemui kendala saat pengajuan permohonan pembuatan rekening ke setiap bank yang bekerja sama dengan pihak PB PON Papua. Beberapa NIK relawan tidak sesuai.
"Itu nama ibu kandungnya didapati tidak sesuai dan karenanya oknum relawan bersangkutan harus dicari dan dikomunikasi agar bisa dilengkapi. Kadang upaya menghubungi inilah yang cukup susah atau sulit," ujarnya.
Pihak bank katanya, belum bisa melakukan penginputan karena proses kliringnya harus dilakukan serentak dengan semua klaster PON.
"Kalaupun sudah proses kliring juga jelas belum bisa langsung dilakukan karena berkaitan dengan data-data lainnya yang belum lengkap," ujarnya menambahkan. (Salmawati Bakri)