Papua60detik - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Mimika bakal menggelar uji kompetensi bagi tim kelompok kerja (pokja) khusus pengadaan barang dan jasa.

Pesertanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah mempunyai sertifikat dasar.

"Untuk tahun ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sudah tidak melakukan  uji sertifikasi tingkat dasar dan dimungkinkan untuk menjadi Pokja, jadi uji kompetensi itu untuk teman-teman yang bersertifikat dasar untuk ditingkatkan kemampuannya agar lebih kompeten," kata Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mimika Bambang Wijaksono di ruang kerjanya, Selasa (25/1/2022).

Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa mensyaratkan, batas akhir pembentukan pokja tersebut adalah 31 Desember 2023.

"Jadi kita harus memenuhi kebutuhan sekitar 60 persen dari 25 orang untuk Kabupaten Mimika, sesuai dengan beban pekerjaan di kabupaten ini. Paling tidak tahun 2023 harus selesai semua, dan ini tahun kita harus mulai memacu. Karena uji kompetensi ini tidak mudah, kadang yang ikut misalnya 20 orang dan yang lulus palingan 2 sampai 3 orang," paparnya.

Apabila tidak memenuhi kuota 60 persen tersebut, maka pada tahun 2024 Kabupaten Mimika tidak bisa melakukan tender sendiri. Tender hanya bisa dilakukan oleh Kabupaten lain yang sudah permanen, mandiri dan memenuhi syarat tersebut.

"Kalau tidak memenuhi iyah kita nebeng dengan daerah yang sudah mandiri, dan di Papua ini hanya ada Provinsi Papua dan Kota Jayapura," katanya.

Di Mimika terdapat sekitar 105  ASN yang sudah mempunyai sertifikat. Uji kompetensi nanti bakal membuktikan apakah mereka benar- benar kompeten. (Fachruddin Aji)