Papua60detik - Harapan besar masyarakat Distrik Hoeya, Kabupaten Mimika segera memiliki lapangan terbang, nampaknya belum bisa terealisasi. Pasalnya Pemerintah Kabupaten Mimika tidak menganggarkan pada APBD tahun 2022.

Ketua Komisi C DPRD Mimika, Elminus Mom saat ditemui Kamis (3/2/2022),  menjelaskan alasan pemerintah belum mengakomodirnya karena lokasi pembangunan lapter yang disepakati masyarakat Hoeya tidak memenuhi syarat, sehingga harus dipindahkan.

“Karena lokasi sekarang sangat berbahaya. Tempat sekarang itu tidak layak banyak batu. Batu alam sehingga susah,” katanya saat ditemui di Gedung DPRD Mimika.

Elminus  mengatakan hal ini harus menjadi perhatian Dinas Perhubungan dan DPRD Mimika dalam melakukan peninjauan lapangan agar masyarakat bisa memahami alasan itu, karena pembangunnya sudah menjadi harapan besar masyarakat sejak lama.

“Kalau memang tidak bisa maka, kita akan kembali bicarakan dengan masyarakat  untuk menentukan lokasinya“ tuturnya.
Tanpa anggaran dari APBD, Distrik Hoeya akan memfokuskan Dana Desa (DD) di enam kampung untuk pembangunan lapter.

Kadistrik Hoeya, Karel Kum mengatakan, pembangunan lapter adalah adalah hal yang sudah paling mendesak. Tanpa lapter, semua pembangunan di Distrik Hoeya tak akan berjalan.

“Sebelum ada lapangan terbang kami tidak bisa berbicara pembangunan,” tegasnya di Hotel Cenderawasih 66 Timika , Jumat (18/6/2021) lalu.

Pengalihan DD tahun ini kata Karel diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama  antara kepala kampung dan semua tokoh-tokoh masyarakat di Hoya.

Ia pun telah berkoordinasi dengan para kepala kampung dan DPMK untuk pengalihan kegiatan tak penting ke pembangunan lapter.

Karel sempat berharap di tahun 2022, Pemkab bisa menerima usulan ini. Jika tidak, maka DD di enam kampung jadi alternatif anggaran pembangunan lapter Hoya.

“Itu harapan masyarakat dan kami tetap akan berkoordinasi dengan kepala dinas perhubungan bersama-sama akan mendorong agenda bagaimana bisa ada kesepakatan antara pemerintah antara Freeport untuk pelayanan masyarakat distrik Hoeya,” katanya.

Pembangunan lapter di Hoeya praktis berhenti sejak 2018. Pekerjaan baru di kisaran 70 persen.

Situasi tanpa lapter membuat segalanya serba sulit di Hoeya. Soalnya, transportasi udara jadi pilihan satu-satunya mencapai wilayah itu.

Alternatifnya adalah menggunakan helicopter, tapi biayanya sungguh amat mahal. Sekali terbang ke Kota Timika biayanya mencapai Rp80 juta. (Anti)