Papua60detik - Pemerintah Kabupaten Mimika bertemu perwakilan PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) membahas dana kemitraan 1 persen  yang diperuntukkan bagi masyarakat pemilik hak ulayat, Amungme dan Kamoro.

Bupati Mmika, Eltinus Omaleng menjelaskan, pertemuan itu untuk menegaskan peruntukan dana kemitraan benar-benar fokus kepada masyarakat Amungme dan Kamoro.

"Fokus menyusun program bersama pemerintah," jelas Bupati usai pertemuan di Hotel Grand Mozza, Rabu (07/10/2020).

Direktur PTFI, Claus Wamafma menjelaskan, dana satu persen dihitung dari hasil penjualan produk tambang. Rata-rata dalam satu tahun, PTFI menggelontorkan Rp800 miliar untuk dana kemitraan satu persen.

"Dana satu persen itu diambil dari revenew, penjualan produk. Kemudian hasil penjualannya itu sebelum dikurangi pajak dan lain lain langsung dikalikan satu persen untuk mendapatkan dana kemitraan tadi," jelasnya.

Karena hitungannya berdasarkan penjualan produk tambang, maka nilai dana kemitraan tergantung pada volume produksi dan harga hasil tambang.

Misalnya saat ini, PTFI sedang dalam masa transisi dari tambang terbuka ke bawah tanah dipastikan berdampak pada hitungan nilai dana kemitraan.

"Produksi hanya 60 persen. Kalau 60 persen otomatis satu persennya akan terganggu sampai kita normal. Rencana pertambangan kita normalnya 2022 - 2023," kata Claus.

Menurutnya, pemanfaatan dana satu persen harus menyesuaikan situasi dan perkembangan. Perubahan dari LPMAK ke YPMAK sebagai instansi pengelola dana satu persen merupakan salah satu langkah penyesuaian.

Ia hanya berharap dua hal. Pertama dana satu persen disalurkan tepat sasaran agar warga merasakan keuntungan dari operasi tambang PTFI. Kedua, dana itu harus dikelola transparan.

YPMAK sebagai pengelola dana kemitraan PTFI fokus pada tiga bidang pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Direktur YPMAK, Vebian Magal mengaku siap berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah menyusun program tapi setelah melalui penandatanganan MoU.

Sejak resmi berubah jadi yayasan di akhir 2019, tahun ini YPMAK sedang banyak menyiapkan perangkat kerja. 

"Program ekonomi belum berjalan, pendidikan dan kesehatan sudah berjalan," katanya. (Fachruddin Aji)