Pemprov Papua Tengah Fasilitasi 250 Pelajar Ikut Bimbel Sekolah Kedinasan
Papua60detik - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memfasilitasi sebanyak 250 pelajar Orang Asli Papua (OAP) mengikuti bimbingan belajar (bimbel) persiapan seleksi sekolah kedinasan di Jayapura.
Kepala BKPSDM Papua Tengah Denci Meri Nawipa mengatakan, program tersebut merupakan salah satu prioritas Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa untuk membuka peluang lebih luas bagi generasi muda masuk sekolah kedinasan.
“Selama ini masyarakat hanya mengenal IPDN sebagai sekolah kedinasan. Padahal di kementerian lain juga ada sekolah kedinasan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/5/2026) siang.
Ia menjelaskan, penerimaan sekolah kedinasan terdiri dari tiga jalur, yakni jalur pembibitan, afirmasi, dan umum. Khusus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), jalur afirmasi sudah memiliki kuota untuk delapan kabupaten di Papua Tengah.
Menurut Denci, pemerintah provinsi kini memberikan dukungan tambahan melalui program bimbingan belajar agar para pelajar lebih siap menghadapi tes Computer Assisted Test (CAT).
Sebanyak 250 pelajar OAP yang difasilitasi berasal dari delapan kabupaten di Papua Tengah dengan rata-rata 32 peserta dari setiap kabupaten.
Peserta merupakan lulusan SMA/SMK tahun 2024 hingga 2026 dengan rentang usia 18 sampai 21 tahun.
“Mereka akan mengikuti bimbel selama satu bulan di Jayapura dan dibekali simulasi tes CAT supaya semakin siap mengikuti seleksi sekolah kedinasan,” katanya.
Sebelum diberangkatkan ke Jayapura, seluruh peserta diwajibkan mengikuti pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik mereka siap menjalani program tersebut.
Seluruh kebutuhan peserta, mulai dari pemeriksaan kesehatan, tiket perjalanan pulang-pergi, hingga biaya bimbingan belajar ditanggung Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Selain itu, Pemprov Papua Tengah juga akan memberikan dukungan bagi peserta yang dinyatakan lulus sekolah kedinasan, termasuk penyediaan tempat tinggal selama menempuh pendidikan.
“Kalau sekolah kedinasan memiliki asrama, mereka tinggal di asrama. Kalau tidak ada, maka pemerintah provinsi akan membantu memfasilitasi tempat tinggal,” ujarnya.
Adapun enam sekolah kedinasan yang difasilitasi BKPSDM Papua Tengah pada 2026 yakni Politeknik Keuangan Negara STAN, Politeknik Statistika STIS, Politeknik Imigrasi, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara.
Program tersebut diharapkan dapat membuka wawasan pelajar OAP mengenai berbagai pilihan sekolah kedinasan di kementerian lain, tidak hanya IPDN. (Elia Douw)